Pasalnya, hasil pemeriksaan khusus (riksus) oleh Inspektorat Kabupaten Madina yang digadang-gadang menjadi titik terang atas berbagai dugaan, hingga kini belum juga diumumkan secara resmi kepada publik.

Sudah lebih dari satu bulan berlalu sejak pemeriksaan itu dilakukan, namun masyarakat belum mendapat informasi apapun terkait temuan ataupun langkah tindak lanjutnya. Padahal, warga mengaku telah beberapa kali menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran mereka terhadap pengelolaan dana desa Panggautan yang diduga tidak transparan.

Menanggapi hal ini, sejumlah warga mendesak Pemerintah Kabupaten Madina, khususnya Inspektorat, untuk segera mengumumkan hasil riksus secara terbuka.

“Sudah lama kami tunggu hasil riksus ini. Tapi sampai sekarang Inspektoratnya masih diam. Kami sebagai warga berhak tahu, karena ini menyangkut dana untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Junaidi, seorang tokoh Pemuda Desa Panggautan, Minggu (29/6/2025).

Kondisi ini memicu berbagai spekulasi dan keresahan katanya di tengah-tengah masyarakat. "Ada yang mempertanyakan independensi lembaga pengawasan, bahkan tak sedikit pula yang menduga adanya upaya untuk ‘mengaburkan’ hasil pemeriksaan demi kepentingan tertentu," tegasnya.

Aktivis Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara (LSP Sumut), Ansor Harahap, angkat bicara terkait persoalan ini. Ia menyampaikan tanggapan, bahwa lambannya publikasi hasil riksus dapat mencederai kepercayaan publik terhadap proses pengawasan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

“Jangan sampai hasil riksus ini padam begitu saja, hilang ditelan waktu. Ini bisa jadi preseden buruk, bukan hanya untuk Desa Panggautan tapi juga bagi desa-desa lain yang sedang memperjuangkan transparansi dan keadilan,” tegas Ansor.

Ansor meminta kepada Pemerintah Kabupaten Madina dan kepada para pemangku kepentingan untuk berani dan berkomitmen menegakkan prinsip good governance.

Publik kini menanti dengan harap dan tanya, akankah hasil pemeriksaan khusus Dana Desa Panggautan disampaikan secara jujur dan transparan atau justru dibiarkan menguap, seolah-olah keadilan bisa ditunda-tunda tanpa alasan

Upaya konfirmasi berulang kali kepada Inspektur Inspektorat Madina terus menemui jalan buntu. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp tak pernah mendapat balasan, sementara nomor telepon wartawan media ini justru diblokir. (MAG7)

(WITA)