Analisadaily.com, Padangsidimpuan — Seratus hari pertama pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi Harahap, dinilai gagal memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) dalam aksi demonstrasi yang berlangsung Senin (30/6), di depan kantor Wali Kota Padangsidimpuan.
Dalam keterangan yang diterima Analisadaily, aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB itu dikawal ketat aparat Polres Padangsidimpuan dan Satpol PP. Massa IMM membawa keranda mayat dan membakar ban bekas sebagai simbol matinya harapan rakyat atas janji-janji politik pasangan yang dikenal dengan slogan “MANTAP” tersebut.
IMM menyoroti berbagai persoalan mendasar yang menurut mereka belum ditangani serius oleh Pemko Padangsidimpuan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, kelangkaan gas dan BBM subsidi, hingga kasus kekerasan seksual yang belum diselesaikan.
Ketua Umum PC IMM, Tobat Wahyudi Nasution, menyampaikan pernyataan sikap langsung di lokasi. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Letnan–Harry masih jauh dari harapan masyarakat.
“Janji politik mereka hanya berhenti di spanduk dan baliho. Sementara realita di lapangan, rakyat masih dihantui oleh kelangkaan gas, buruknya layanan kesehatan, dan lemahnya penegakan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Tobat.
IMM juga menyoroti isu sensitif yang ramai dibicarakan publik, yakni dugaan praktik jual beli jabatan dan ketidakharmonisan dalam tubuh pemerintahan. Mereka menyebut adanya indikasi "dua matahari" dalam kepemimpinan kota, yang mengganggu efektivitas birokrasi.
Tuntutan dan Rekomendasi IMM
IMM menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemko Padangsidimpuan, di antaranya, Mendesak kebijakan pro-rakyat yang lebih konkret. Meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Menyelesaikan kelangkaan gas, gagal panen, dan BBM subsidi. Penanganan serius kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian transparansi anggaran, khususnya Biaya Tak Terduga (BTT) dan penanganan banjir. Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi aset daerah. Penindakan praktik kolusi, nepotisme, dan lelang jabatan. Dan evaluasi dan pencopotan beberapa Kepala OPD yang dinilai lalai.
IMM secara tegas merekomendasikan pencopotan Kepala BPBD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekda Terima Tuntutan IMM
Plt Sekda Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, yang akhirnya hadir menemui massa, menerima dokumen tuntutan tersebut. Ia menyatakan akan menyampaikan semua poin tuntutan IMM kepada pimpinan daerah.
“Ini masukan yang sangat penting. Tentu ini akan kami sampaikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perlu diketahui, saat ini mereka sedang menjalankan tugas luar. Pemerintahan baru berjalan 100 hari, dan sebagian besar program masih merupakan hasil APBD warisan sebelumnya,” kata Roni.
Terkait isu lelang jabatan yang menjadi sorotan massa, Roni menegaskan bahwa tahapan pelaksanaannya belum pernah dilakukan.
Setelah tuntutan diterima dan ditandatangani, massa IMM menyudahi aksi dengan tertib. Mereka bahkan membersihkan area dari sampah bekas aksi. Satpol PP kemudian memfasilitasi kepulangan massa ke titik kumpul dengan kendaraan dinas.
Ketua IMM Tobat Wahyudi menegaskan bahwa gerakan mereka bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk pengawalan rakyat terhadap jalannya pemerintahan.
“IMM akan terus berdiri di barisan rakyat, mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(NAI/NAI)