Analisadaily.com, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 juta dari APBD untuk membiayai kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Konsultansi Perencanaan SPP Gratis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemprov dalam menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas di jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri di seluruh Sumatera Utara.
Sebagai mana dilihat dari di https://spse.inaproc.id/sumutprov, Senin (7/7/2025) dengan mata anggaran jasa konsultansi badan usaha nonkonstruksi. Tanggal pembuatan paket 25 Juni 2025. Saat ini sedang masuk tahap seleksi dengan empat peserta lelang.
Disebutkan, kegiatan tersebut bertujuan menyusun sistem pembiayaan pendidikan menengah secara komprehensif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung implementasi penuh Skema Pendidikan SPP Gratis yang berkeadilan dan merata.
Dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), disebutkan bahwa paket pekerjaan ini merupakan jasa konsultansi perancangan, yang akan dikerjakan oleh tenaga ahli dengan lokasi pelaksanaan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Setidaknya ada empat tujuan utama dari kegiatan ini yakni, mengembangkan model pembiayaan pendidikan yang sesuai prinsip SPP Gratis.Menciptakan sistem pendanaan yang berkelanjutan demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan.
Kemudian meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui alokasi anggaran yang efisien dan tepat sasaran dan menyediakan panduan implementasi SPP Gratis yang berbasis akuntabilitas dan transparansi.
Dengan pendekatan yang menyeluruh, Pemprov Sumut berharap hasil kajian ini akan menjadi fondasi kuat dalam menyelenggarakan pendidikan tanpa pungutan di sekolah negeri. Skema ini juga sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang merata dan terjangkau, tanpa mengorbankan mutu layanan pendidikan di lapangan.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara saat ini, dengan harapan ke depan tidak ada lagi anak Sumatera Utara yang terhalang mengenyam pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut Ustaz Ahmad Darwis tidak mau mengomentari tentang proses tender jasa konsultasi SPP gratis dengan menggelontorkan uang segitu besar, namun dia melihat secara global, bahwa SPP gratis bagi sekolah SMA sederajat negeri di Sumut merupakan program bagus yang patut didukung.
Walaupun sebenarnya, program tersebut masih perlu kajian lebih mendalam lagi. Dia berharap, program ini tetap berkelanjutan tidak hanya sporadis yang tidak berlangsung lama. “Kita juga ingin SPP gratis bagi SMA ini juga menyasar ke sekolah swasta yang pelajarnya banyak warga ekonomi lemah,” sebut anggota legislatif (Aleg) PKS ini.
Bahkan, anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PKS Fatimah mengaku terkejut adanya anggaran untuk konsultasi soal SPP gratis ini. Soalnya, program ini sebenarnya baru digaungkan Gubsu Bobby Nasution belum lama ini. Ternyata, ujug-ujug sudah ada proses tender. Sebelumnya belum pernah terdengar adanya pembahasan anggaran ini di dewan.
Begitupun dia mengaku belum mendapatkan pasti lengkap kejelasannya. “Dalam waktu dekat ini akan ada rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Disdik Sumut. Kita akan pertanyakan nanti semua. Sejauh ini saya belum mendapat informasi yang valid terkait hal ini,” tegas Fatimah.
Selain itu, Pemprovsu juga menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan digitalisasi pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Melalui kegiatan bertajuk Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Konsultansi Perencanaan Digitalisasi Pendidikan, Pemprov menganggarkan dana sebesar Rp500 juta dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan zaman serta meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat SMA negeri di seluruh Sumatera Utara. Dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan ini dimaksudkan menyusun kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan berbasis data mengenai kesiapan satuan pendidikan dalam mengadopsi digitalisasi.
Selain itu masih soal pendidikan, Pemprovsu mengembangkan kurikulum pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal melalui program bertajuk Kurikulum Marsipature Hutanabe. Upaya ini dilakukan dalam bentuk pengadaan jasa tenaga ahli untuk konsultansi perencanaan, dengan anggaran sebesar Rp500 juta yang bersumber dari APBD Sumut.
Kegiatan ini bertujuan untuk merancang arah pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Marsipature Hutanabe ke dalam proses pembelajaran. Filosofi Marsipature Hutanabe-yang berarti "membangun kampung halaman"-dipandang memiliki relevansi kuat dalam membentuk karakter, identitas, serta tanggung jawab sosial peserta didik terhadap lingkungan dan komunitasnya.
