"Untuk pelaksanaan sekolah gratis SMA/SMK Negeri itu belum dilaksanakan secara serentak, mengingat anggarannya belum cukup," ujarnya pada wartawan di Ruang Ketua DPRD Sumut, Rabu (9/7/2025).
Untuk pelaksanaan tahap awal ini, lanjutnya, anggarannya akan dimasukkan di P-APBD 2025 nanti. “Tahun depan akan dianggarkan kembali untuk dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota Sumut," katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, pada dasarnya DPRD Sumut sangat mendukung salah satu program prioritas Gubsu Bobby pada sektor pendidikan.
"Dengan keterbatasan anggaran ini, programnya tetap dilaksanakan, tapi belum menyeluruh. Kita maksimalkan ditahun depan APBD nya cukup untuk realisasi program tersebut," tuturnya.
Erni berharap, program sekolah gratis tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Agar tidak adanya pengutipan berjenis apapun kepada siswa dan para orang tua dalam menempuh pendidikan yang lebih baik.
Dengan program ini, katanya, di sekolah negeri tidak ada pengutipan lagi. Tidak ada lagi sumbangan orangtua, pembayaran buku, dan lainnya. Dia berharap ini berjalan secara optimal dan dapat dinikmati masyarakat secara merata di Sumut.
Kemudian, soal program Gubsu 5 hari sekolah, Erni menyampaikan program ini juga masih tahap penyesuaian untuk dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se Sumut.
"Itu akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Cuma harus diterbitkan dahulu peraturan daerahnya. Jadi masih penyesuaian dahulu," jelasnya.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus dilandasi aturan ataupun Perda di setiap kabupaten/kota dalam memaksimalkan pelaksanaan 5 hari sekolah dalam sepekan di Sumut.
"Yang pasti akan segera dilaksanakan, kita menunggu masing-masing daerah menyelesaikan Perdanya terlebih dahulu, baru segera dilaksanakan serentak," katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, pelaksanaan program tersebut telah dilakukan kajian dan diskusi mendalam secara komprehensif bersama pihak terkait.
"Kemarin saya hadir pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur Sumut. Kegiatan itu juga dihadiri para pakar pendidikan, hukum, dan yang membidangi untuk melakukan diskusi dan kajian secara matang dalam pelaksanaannya," tuturnya.
Erni menerangkan, program ini juga ketahui DPRD Sumut khususnya Komisi E. “Sewaktu kegiatan FGD, saya hadir dan Pak Subandi tugas di luar kota. Dia mengatakan sudah oke. Sudah tidak ada masalah dengan Komisi E. Sudah ada diskusi dengan Kadisnya,” jelas Erni lagi.

(NAI/NAI)