Hal itu diungkapkan Bupati Saipullah saat kunjungan sejumlah Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil 7, di Madina, antara lain Abdul Rahim Siregar, Aswin Parinduri dan Rahmad Rayyan, Kamis (10/7/2025) di Aula Bupati Madina Komplek perkantoran Payaloting.

Bupati menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan PT Sorikmas Mining, perusahaan tambang emas dengan luas konsesi mencapai 66.000 hektare, yang hingga saat ini belum memulai aktivitas produksi.

Dia menyoroti baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

Kondisi itu, Bupati Syaipullah meminta dukungan dari para anggota DPRD Sumut untuk mendorong Gubernur membuka ruang bagi pemerintah daerah agar dapat memiliki saham di perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Mandailing Natal, termasuk PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang bergerak di sektor energi panas bumi.

“Selama ini kami hanya menerima bagi hasil dari PT SMGP, tanpa memiliki saham,” ujar Bupati.

Selain menyampaikan harapan terkait kepemilikan saham, Bupati dan Wakil Bupati juga menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh, di antaranya melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, guna mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam struktur kepemilikan PT Sorikmas Mining dan PT SMGP.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten dalam mendorong kepemilikan saham serta meminta agar luas konsesi lahan PT Sorikmas Mining ditinjau ulang guna memberikan peluang masuknya investor baru yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

"Kalau nanti ada investor lain, ini akan membuka lapangan kerja," ujarnya.

Sementara itu, Aswin Parinduri menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan. Ia menyarankan agar dana CSR difokuskan pada satu sektor pembangunan agar hasilnya lebih terarah dan bermanfaat.

"Dana CSR Akan lebih baik jika difokuskan pada sektor pembangunan, agar manfaatnya lebih terasa dan berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Aswin.

Ia juga mendukung evaluasi terhadap luasan kontrak karya PT Sorikmas Mining demi membuka kesempatan bagi investor lain.

“Evaluasi terhadap kontrak karya PT Sorikmas Mining penting dilakukan agar potensi sumber daya alam kita bisa dimanfaatkan secara optimal dan adil. Dengan begitu, kesempatan bagi investor lain untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah juga semakin terbuka,” tambahnya. (MAG7)

(WITA)