Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa surat-surat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Selama 10 hari pelaksanaan sejak 14 Juli 2025, ratusan pelanggaran telah ditindak. Mayoritas merupakan pelanggaran kasat mata, terutama pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Operasi ini melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Langkat. Dinas Perhubungan memeriksa kelengkapan izin trayek angkutan umum dan dokumen kendaraan truk, sementara Dispenda menindak kendaraan yang belum membayar pajak.

Kasatlantas Polres Langkat, AKP Marulitua Simanjorang, menjelaskan bahwa Operasi Patuh Toba akan berlangsung selama 14 hari dan kini memasuki hari ke-10.

"Fokus kegiatan kali ini adalah menertibkan pelanggaran yang kasat mata, terutama yang membahayakan pengguna jalan lain," ujar AKP Marulitua, Rabu (23/7/2025).

Ia menyebutkan bahwa operasi melibatkan berbagai unsur, tidak hanya dari kepolisian.

"Kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari Dishub, Satpol PP, dan Dispenda," ujarnya.

Secara umum, ada 10 prioritas pelanggaran yang menjadi target operasi. Namun, di Langkat, pelanggaran kasat mata paling sering ditemukan, seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari dua orang, dan menerobos lampu merah.

AKP Marulitua mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan. Selama 10 hari operasi, tercatat 20 hingga 25 pelanggaran tidak memakai helm setiap harinya.

"Keselamatan di jalan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Oleh karena itu, kita harus menanamkan bahwa keselamatan adalah kebutuhan. Lengkapi administrasi kendaraan dan gunakan helm ke mana pun pergi," imbaunya.

Operasi Patuh Toba 2025 diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat, serta membangun keteladanan aparat di lapangan dengan pendekatan humanis namun tetap tegas.

(HPG/WITA)