Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tebing Tinggi, pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Rapat yang diadakan di kantor BPJS Ketenagakerjaan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas terkait, seperti Bagian Hukum, Inspektorat, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal, hingga Dinas Pertanian.

Sinergi ini menunjukkan keseriusan Pemko Tebing Tinggi dalam memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, memiliki perlindungan sosial.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tebing Tinggi, Asipola Rohana Manalu, menegaskan pentingnya kepesertaan, terutama bagi pekerja informal seperti petani, pedagang, nelayan, dan BHL pabrik.

"Kami ingin memastikan seluruh pekerja di Kota Tebing Tinggi terlindungi dari risiko kerja, baik kecelakaan kerja maupun jaminan kematian," ujar Asipola.

"Karena itu, kami bersama Pemko terus mendorong perusahaan, pelaku UMKM, dan masyarakat pekerja untuk aktif menjadi peserta," sambungnya.

Pemko Tebing Tinggi juga berupaya meningkatkan Universal Coverage Jaminan (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan. Dengan meningkatnya UCJ ini, diharapkan tidak ada lagi pekerja yang beraktivitas tanpa perlindungan jaminan sosial.

"Dengan dukungan ini, diharapkan angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tebing Tinggi semakin meningkat, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarganya," pungkas Asipola.

(JW/RZD)