Kepala Dinas Kesehatan Sumut, H. Muhammad Faisal Hasrimy, A.P., M.A.P., menjelaskan bahwa meski target penurunan zero dose tahun 2024 belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten/kota, Sumut menjadi provinsi dengan capaian terbaik dalam menurunkan angka anak tanpa imunisasi di Indonesia.

“Anak yang belum diimunisasi inilah yang kita kejar. Kasus luar biasa (KLB) campak beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting. Anak yang sudah divaksin mungkin tetap bisa tertular. Tetapi gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan yang sama sekali tidak mendapat imunisasi,” kata Faisal, Selasa (19/8/2025).

Saat ini, lanjut Faisal, tercatat masih ada sekitar 95 ribu anak di Sumut yang belum menerima imunisasi. Untuk mempercepat cakupan vaksinasi, Pemprov Sumut menggandeng berbagai pihak, mulai dari PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), tenaga kesehatan, hingga tokoh agama.

"Kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK menjadi strategi utama. Dengan jaringan kader yang tersebar di desa hingga posyandu, PKK berperan aktif mendata balita, mengingatkan orang tua, sekaligus mengajak mereka membawa anak ke puskesmas atau posyandu," jelasnya.

Faisal menambahkan upaya percepatan imunisasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan lampiran Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang masuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

"Meski demikian, kebijakan ini tidak bersifat menghalangi. Jika orang tua tidak memiliki KIA, kita tetap membantu penerbitan kartu sekaligus memverifikasi status imunisasi anak. Jika ditemukan anak yang belum divaksin, imunisasi langsung diberikan," urainya.

Dalam penyusunan anggaran desa, Faisal mendorong adanya alokasi khusus untuk mendukung kegiatan imunisasi. Bahkan, desa dapat memberikan insentif berupa sembako bagi keluarga kurang mampu yang meluangkan waktu membawa anaknya untuk mendapatkan vaksinasi.

"Kita berharap ada reward lah dari pemerintah desa bagi masyarakat yang kurang mampu yang bekerja mungkin karena meninggalkan pekerjaannya saat membawa anaknya bisa saja diberikan sembako," urainya.

Faisal menyebutkan kendala utama dalam capaian imunisasi ini masih terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Bukan karena menolak, melainkan faktor kesibukan atau keterbatasan akses. Untuk itu, tenaga kesehatan dan kader PKK melakukan pendekatan jemput bola.

"Kesadarannya masih kurang, atau mungkin waktunya tidak ada. Kalau untuk di daerah pedalaman kita dorong nakes dan kader PKK untuk menjemput bola. Dia hitung berapa anak balitanya, terus nakes datang. Kader kader PKK inilah kita harapkan sebagai garda terdepan," paparnya.

Tak hanya itu, Faisal menambahkan ke depannya tokoh agama juga dilibatkan sebagai mitra strategis dalam edukasi masyarakat. Dinkes Sumut akan membuat MoU dengan Kanwil Agama untuk memperkuat peran pemuka agama dalam menyosialisasikan pentingnya imunisasi.

“Masalah kesehatan bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini tanggung jawab bersama—tokoh agama, akademisi, pemerintah, media, LSM, semuanya harus berkolaborasi. Dengan begitu, misinformasi tentang vaksin bisa kita lawan bersama. Imunisasi adalah proteksi penting bagi masa depan anak,” tegas Faisal. (mc)

(RZD)