Namun, demonstrasi itu diwarnai kekecewaan. Pasalnya, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu disebut tidak hadir dengan alasan sakit. Massa menilai dalih tersebut hanyalah cara untuk menghindar dari pertanggungjawaban publik.

Ketua Aliansi Tabagsel Bersatu, M. Hadi Susandra Lubis, menegaskan masyarakat berhak mendapat jawaban langsung dari Bupati, bukan dari pejabat perantara.

“Ini sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Dampaknya pada Kabupaten Tapanuli Selatan juga luar biasa. Asisten yang hadir itu tidak kompeten, seharusnya Bupati yang langsung menjawab,” tegas Hadi.

Ia menilai, alasan sakit yang disampaikan justru terkesan dibuat-buat. Bahkan, Hadi menyebut sikap itu sebagai bentuk pengecut karena menghindari konfrontasi dengan rakyat.

Dugaan Penyelewengan CSR BI dan OJK

KPK sebelumnya mengungkap adanya dugaan aliran dana hingga Rp25 miliar per anggota DPR RI Komisi XI dalam satu periode. Dana tersebut berasal dari pos Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semestinya digunakan untuk kepentingan sosial.

Namun, dana itu justru disalurkan ke sejumlah yayasan yang dikaitkan dengan anggota Komisi XI DPR RI. Praktik ini diduga terjadi melalui mekanisme persetujuan anggaran BI dan OJK yang seharusnya transparan.

Dalam konteks ini, nama Gus Irawan Pasaribu ikut terseret, mengingat saat itu ia menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XI.

Aliansi Tabagsel Bersatu menegaskan, kasus tersebut bukan lagi isu lokal, melainkan persoalan nasional. Mereka pun mendesak KPK segera bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Kami menyatakan sikap kepada KPK, harus menjadikan kasus ini momentum penegakan supremasi hukum. Jangan ada yang kebal hukum, sekalipun pejabat atau kader partai besar,” kata Hadi menutup orasinya.

(IAN/BR)