Aksi terbesar digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan di depan Polrestabes Medan, Jalan H.M Said. Sekitar 200 massa turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban aparat kepolisian atas tindakan represif dalam aksi 27 Agustus lalu yang menyebabkan sejumlah kader HMI mengalami kekerasan.

Tidak hanya itu, Badko HMI Sumut juga melakukan aksi di Polda Sumut, Kantor BPN Sumut, dan kantor PT Wilmar. Mereka menuntut Kapolda Sumut menindaklanjuti kewajiban penyediaan lahan plasma 20 persen oleh perusahaan perkebunan, sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

Sementara itu, PC PMII Medan mendatangi Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk menyoroti dugaan gratifikasi di Bandara Kualanamu. GASMA Sumut menuntut pemberantasan pungli dan korupsi di Labuhanbatu, sedangkan GPBD mendesak penegakan hukum terkait sengketa lahan PTPN II.

Beberapa organisasi pemuda lainnya, seperti DPW Persatuan Pemuda Mas Sumut, DPW JK Pemerintah Sumut, PW LIMA-SU, DPW GEMPET-SU, hingga Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumut, juga menyebar melakukan aksi di berbagai instansi pemerintah, termasuk Kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, Bank Indonesia Sumut, OJK Sumut, dan Dinas PUPR.

Jelang sore hari, sekitar pukul 14.00 WIB, giliran Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) dengan estimasi 300 orang yang menggelar aksi di Mapolda Sumut. Mereka menekankan pentingnya langkah antisipatif Polri dalam menjaga kondusifitas dan mencegah potensi kerusuhan.

Secara bersamaan, Lembaga Aspirasi Rakyat Anti Korupsi (LARAS) menggelar aksi di DPRD Medan dan Inspektorat Kota Medan, menuntut Pemko menjalankan lelang jabatan tanpa intervensi politik.

Dengan banyaknya titik aksi dan beragam tuntutan yang disuarakan, kondisi lalu lintas di Kota Medan diprediksi mengalami kepadatan. Aparat kepolisian telah menyiapkan pengamanan di sejumlah lokasi untuk memastikan jalannya unjuk rasa berlangsung aman dan tertib.

(DEL)