Narasi tersebut muncul setelah demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan DPR pada 28 Agustus 2025 memanas dan banyak peserta aksi menggunakan TikTok Live untuk menyiarkan situasi di lapangan.

Unggahan itu bahkan menyebutkan: "Pemerintah sudah menghalalkan segala cara dengan bungkam suara, selain semua listrik dimatikan, fitur live di TikTok juga hilang. Mohon jaga diri baik-baik kawan."

Namun, benarkah pemerintah memang sengaja mematikan fitur live TikTok?

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa penutupan fitur live dilakukan secara sukarela oleh pihak TikTok, bukan atas instruksi pemerintah.

"Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," kata Meutya.

Ia juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa negara tetap terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk terkait penggunaan media sosial.

Pernyataan senada disampaikan oleh juru bicara TikTok. Ia menyebut bahwa penangguhan fitur TikTok Live di Indonesia mulai Sabtu (30/8/2025) malam memang dilakukan secara sukarela.

Langkah ini diambil karena dalam sepekan terakhir fitur live banyak digunakan untuk menyiarkan aksi demonstrasi. TikTok menegaskan bahwa penangguhan hanya bersifat sementara.

"Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada," jelas TikTok.

Berdasarkan penjelasan resmi dari pemerintah dan pihak TikTok, klaim yang menyebut pemerintah membungkam suara masyarakat dengan mematikan fitur live TikTok adalah tidak benar. Penangguhan dilakukan langsung oleh TikTok dengan alasan menjaga penggunaan fitur agar tetap sesuai Panduan Komunitas, dan hanya bersifat sementara.

(ANT/DEL)