Menanggapi hal itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, berkomitmen untuk melakukan evaluasi mendalam terkait dampak pemotongan tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

"Saya akan segera memeriksa secara menyeluruh berapa besar pemotongan dana yang akan diterima Pemko Medan," ungkap Rico saat menggelar konferensi pers di kantor wali kota, yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin, Senin (8/9).

Tahun lalu, Pemko Medan menerima dana transfer mencapai Rp3 triliun. Dengan adanya potensi penurunan pendapatan dari pusat, Rico menegaskan pentingnya bagi pihaknya untuk menerima kenyataan tersebut dan berfokus pada upaya internal dalam mempertahankan kestabilan keuangan daerah.

"Intinya, apa pun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, kita harus terima. Yang lebih penting adalah bagaimana Kota Medan dapat menyusun program kerja yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," sambungnya.

Wali Kota juga menekankan bahwa peningkatan PAD menjadi langkah krusial untuk mengatasi defisit anggaran yang mungkin timbul akibat pemotongan dana transfer. Ia menyebutkan pentingnya perbaikan dalam proses pemerintahan dan penyerapan PAD, serta penutupan celah kebocoran anggaran yang selama ini terjadi.

Strategi yang akan dijalankan oleh Pemko Medan antara lain peningkatan PAD melalui pembukaan investasi baru dan optimalisasi sektor perpajakan. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana pemkot berkomitmen untuk memastikan tidak ada kebocoran lebih lanjut.

Rico menambahkan bahwa sektor-sektor yang menjadi fokus dalam upaya peningkatan PAD meliputi sektor ekonomi, terutama pariwisata, serta sektor-sektor lain yang memiliki potensi tinggi dalam penyerapan investasi.

"Kita akan dorong pajak dari sektor ekonomi, seperti pariwisata dan sektor-sektor lain yang dapat menampung banyak investasi baru," tutup Wali Kota Medan, penuh optimisme terhadap masa depan keuangan daerah.

Dengan langkah-langkah strategis yang direncanakan, Pemko Medan berharap dapat mengatasi tantangan ini dan menjaga keberlanjutan program pembangunan kota.

(JW/RZD)