Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap (Analisa/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Aktivis Sumut, Ahmad Rizal angkat bicara tentang pemberitaan beberapa media online terkait Rumah Sakit Pirngadi Medan, Jumat (12/9/2025).
Ahmad Rizal yang akrab disapa Bang Bhoy ini mengapresiasi Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap yang selalu berkantor dan memantau kinerja serta pelayanan di RS Pirngadi Medan.
Perubahan itu sedikit demi sedikit dapat dirasakan walau belum sempurna, tapi kemauan dan kerja keras Wakil Walikota Medan untuk perubahan itu ia menilai ada dan nyata.
“Kita bisa lihat dari pelayanan dari mulai IGD, makanan, kebersihan sudah berbeda dari yang dulu, walau tidak signifikan semua kan butuh proses. Jadi jangan menghukum sesuatu itu buruk semua, pasti ada baik dan perubahannya. Saya beberapa kali ke RS Pirngadi Medan kebetulan anak saya sering rawat inap di rumah sakit tersebut, pelayanannya bagus, makanan dan kebersihan nya juga baik,” ujarnya.
Ketika anaknya masuk IGD, ia mengungkapkan juga langsung ditangani oleh dokter dan perawat jaga dan diambil tindakan untuk perobatan sambil proses adminstrasi pendaftaran.
“Selama rawat inap beberapa hari serta pengobatan anak saya sampai sembuh tidak bayar, nol rupiah dan gratis, Jadi tidak benar kalau ada pasien IGD tidak ditangani sebelum proses adminstrasi ” ujar Bang Bhoy.
Sebagaimana janji Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap akan berkantor di RS Pirngadi Medan dan akan membenahi sistem management Rumah Sakit tersebut.
“Dan berkantor di Pirngadi itu sudah dilakukan Pak Zaki. Jadi jangan menghukum sesuatu itu buruk semua, pasti ada baik dan perubahannya,” ujarnya.
Seperti diketahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan Zakiyuddin Harahap untuk melakukan perbaikan di Pirngadi. Selain berkantor, ia juga sudah dua kali bertemu dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta dukunga dalam mengembangkan dan memperbaiki fasilitas yang ada di RS Pirngadi Medan. Upaya ini mendapat dukungan dari Kemenkes dan akan membawa rencana tersebut ke Bappenas dan Kementerian Keuangan.
(NS/BR)