Analisadaily.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, dan pendidikan sebagai langkah strategis untuk menunjang visi-misi pembangunan jangka menengah daerah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga, Selasa (16/9/2025) di gedung DPRD Sumut. Ihwan menjelaskan alokasi anggaran terbesar tetap diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jembatan, termasuk jalan yang sering terdampak banjir atau berada di atas permukaan air. Menurutnya, infrastruktur menjadi sektor yang sangat mendesak karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi daerah.
"Fokus kita tetap pada infrastruktur, terutama jalan-jalan yang ada di kawasan rawan banjir atau permukaan air. Ini menjadi prioritas karena sangat vital bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat," ujar Ihwan.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan dan pendidikan juga mendapat perhatian serius. Ihwan menyebut bahwa program-program kesehatan yang dicanangkan Gubernur Sumut bertujuan langsung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Dalam dua tahun terakhir, kita melihat ada keseriusan dari pemerintah dalam sektor kesehatan. Ini tentu harus kita dukung karena menyangkut langsung dengan kehidupan masyarakat," tambahnya.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sumut mulai menerapkan pendekatan bertahap dengan memulai program-program unggulan seperti pendidikan SMA gratis di beberapa kota dan kabupaten terlebih dahulu, sebelum diperluas ke seluruh wilayah provinsi. Ihwan menekankan bahwa ini bukan bentuk ketimpangan, melainkan strategi realistis berdasarkan kondisi keuangan daerah.
"Tidak mungkin kita langsung eksekusi serentak di 33 kabupaten/kota. Pemerintah memulainya dari beberapa wilayah yang secara infrastruktur dan kesiapan SDM sudah lebih siap. Ini langkah yang bijak dan bertahap," jelasnya.
Ihwan juga mengapresiasi kesinambungan antara kebijakan gubernur sebelumnya dengan gubernur yang baru. Ia menilai beberapa program penting tetap dilanjutkan dan disempurnakan agar tidak terjadi stagnasi pembangunan.
"Kita lihat ada kesinambungan, bukan memulai dari nol. Kegiatan-kegiatan yang baik tetap dilanjutkan, ini patut kita apresiasi," ujarnya.
Lebih lanjut, beberapa daerah yang masih tergolong tertinggal menjadi prioritas utama dalam perubahan APBD 2025. Terutama daerah yang infrastruktur dasarnya seperti jalan dan jembatan sempat rusak atau putus akibat bencana alam.
"Ada daerah-daerah yang jembatannya sempat putus karena banjir. Tentu ini harus segera ditangani, karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat," katanya.
Sebagai wakil rakyat, Ihwan menegaskan bahwa pihaknya bersama DPRD akan terus mengawal agar prioritas pembangunan ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kita semua punya tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara. Kami di DPRD akan terus mendorong agar anggaran yang disahkan memang menyentuh kebutuhan dasar rakyat," tutup Ihwan Ritonga.
Dengan penajaman fokus pada infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, diharapkan perubahan APBD Tahun 2025 dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan Sumatera Utara menuju provinsi yang lebih maju, merata, dan sejahtera.
Ihwan juga mengaku, proses jalan yang sempat menjadi persoalan karena eks Kadis PUPR Topan Ginting Cs tersangkut masalah hukum, akan tetap dilanjutkan. "Sebelumnya ada oknum yang bermain dan berurusan dengan aparat hukum, namun proyek tersebut tetap dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat," ungkap kader Gerindra ini.
(DEL)
