Segera berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sekaligus motivasi masyarakat untuk ikut merencanakan program pemberdayaan masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk mengikuti pelatihan keterampilan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, sesuai sumber daya alam melalui Dana Desa tahun 2025.

Hal tersebut dijelaskan Drs Syaiful Syafri MM kepada 125 peserta pelatihan Fasilitator Program Tekad utusan 25 Kabupaten asal Provinsi Papua dan Maluku ketika menyampaikan materi pelatihan ‘Merancang Rencana Kerja Inovatif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal’ yang diselenggarakan Kementerian Desa PDTT, di Merqure Hotel Ancol, Jakarta, Jumat (25/9/2025).

Menurut Pj. Bupati Batu Bara 2008 itu, Fasilitator dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem 2026 secara individu atau kelompok jika masyarakat mengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau kerajinan, peternakan, perikanan, dan pertanian terpadu berbasis desa, sesuai data akurat di desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana desa.

“Kerja sama Pemerintah Desa dan tenaga pelatih terampil untuk melatih masyarakat sesuai sumber daya alam, sehingga masyarakat mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, serta bekerja sama BUMdes untuk pemasaran hasil produksi, yang hasilnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi produk unggulan desa,” sebutnya.

Juga dijelaskan Kadis Sosial Sumut 2010, ketika masyarakat berhasil mengembangkan kerajinan tangan dan UMKM, serta memasarkan produksinya keluar daerah, maka fasilitator harus memfasilitasi masyarakat untuk membuat merek dan kemasan menarik, serta izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) maupun izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Demikian juga dengan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan kepada pertanian terpadu atau peternakan atau perikanan, maka para fasilitator atau kader desa dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapat perhatian khusus dari Dinas Pertanian atau Peternakan atau Perikanan di daerah,” terangnya.

Syaiful Syafri juga menjelaskan bahwa pada tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an, program pemberdayaan masyarakat miskin baik di perkotaan dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sudah ia kerjakan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, sehingga pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa meningkat.

Mengenai anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin, kata Syaiful Syafri, fasilitator bisa bekerja sama perusahaan yang ada di kabupaten melalui Dana CSR sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dengan dukungan Pemerintah Daerah.

Karenanya, kata Syaiful Syafri, hasil pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator dalam program Tekad yang dilaksanakan Kementerian Desa PDT bagi para fasilitator asal Papua dan Maluku jika dikerjakan usai mengikuti pelatihan, maka pendamping desa menjadi ujung tombak untuk menangani kemiskinan ekstrem di daerahnya, dan ujung tombak produk unggulan desa.

“Apalagi jika para fasilitator bisa memberi penjelasan kepada kepala daerah, baik di kabupaten dan provinsi maupun pengusaha daerah untuk mendukung infrastruktur jalan dan sarana desa yang dibutuhkan, diyakini kemiskinan ekstrem 2026 akan berhasil ditangani dengan baik demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945," paparnya.

Pelatihan fasilitator dalam program Tekad tahun 2025 ini diisi 10 narasumber sesui keahlian yang berasal dari Pejabat Kementerian Desa PDTT, Pertanian, Koperasi, dan tenaga ahli yang berprofesi di bidang tehnologi. Sementara Syaiful Syafri tampil didampingi narasumber bidang Tehnologi, Dr Mhd Arqam M.Pd, dengan moderator Farida Sijabat dari Kemendes PDTT.

Rangkaian pelatihan dibuka secara resmi oleh Mendes PDTT diwakili Dirjen PIDDT DR H Tabrani M.Pd dan dihadiri Sekretaris Dirjen Drs. Syahrul M.Si, Direktur PPU DR HM Ridha Haykal M.Si, Direktur Pelayanan Investasi, Aditya Hendra SE, MM, DIrektur Pemasaran Produk Unggulan, DR. H. Yusra M.Pd, Direktur Pengembangan Kelembagaan dan Investasi, Rafdinal S.Sos, MT, dan Direktur Perencanaan, Dra Dewi Yuliani, MP.

(REL/RZD)