Komisi IX DPR RI Dorong Penguatan Vokasi di Sumut, BPJS Ketenagakerjaan Soroti Manfaat JKP (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan menjadi tuan rumah kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kesehatan berlangsung pada Kamis 25 September 2025. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene beserta 14 anggota ini bertujuan meninjau langsung program pelatihan vokasi dan pengembangan SDM di Sumatera Utara (Sumut).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya legislatif untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai isu ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
Dalam sesi dialog, Komisi IX DPR RI menekankan urgensi penguatan program vokasi dan pelatihan kerja sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Aspirasi terkait isu ketenagakerjaan ini didengarkan langsung dari Pemerintah Daerah dan perwakilan industri.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wali Kota Medan, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kota Medan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, APINDO Sumut, FKLPID Sumut, perwakilan perusahaan, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya melalui pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, menyoroti pentingnya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Program ini dirancang sebagai jaminan bagi pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan tiga manfaat utama: uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja," katanya.
I Nyoman Suarjaya menjelaskan bahwa manfaat uang tunai diberikan setiap bulan selama maksimal 6 bulan. Besarannya adalah 60% dari upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5.000.000.
"Manfaat pelatihan kerja diberikan dalam bentuk pelatihan berbasis kompetensi, baik secara daring maupun luring, melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan," terangnya.
I Nyoman Suarjaya berharap adanya dukungan dari pemerintah dan para pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerja mereka ke dalam program JKP.
"Program ini tentunya juga mendorong pengembangan SDM di Kota Medan serta harapan kami dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kota Medan," tutupnya.
(JW/RZD)