Yakni, merosotnya "Dekadensi Moral" yang dinilai sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa dan negara ke depannya.

"Kami minta kepada pemerintah Pemko Medan agar membuat kebijakan dalam menyikapi dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, khususnya di kalangan remaja," pinta Lailatul Badri selaku juru bicara Fraksi Fraksi Hanura–PKB DPRD Medan dalam Rapat Paripurna Perubahan APBD di gedung DPRD Medan, Senin (29/9/2025) yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua DPRD Medan serta Wali Kota Medan Rico Waas.

Lela juga mengingatkan Pemko Medan jangan hanya fokus terhadap percepatan pembangunan fisik, ekonomi dan tatanan sosial. Namun sangat penting juga dilakukan pembinaan dari sisi akhlak dan moralitas masyarakat.

"Bila dikaitkan dengan amanah UUD 1945, negara berkewajiban membina moral dan akhlak masyarakat dalam kaitan menciptakan karakter bangsa dan manusia indonesia seutuhnya," ujar politisi PKB yang duduk di Komisi IV itu.

Sebagaimana diketahui, dekadensi moral adalah kondisi moral dimana telah terjadi penurunan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok tidak menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Seperti dalam nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa dan moralitas individu.

Di akhir penyampaian pandangannya, Fraksi PKB–Hanura menerima dan menyetujui Perubahan APBD Pemko Medan TA 2025 yakni belanja sebesar Rp 7 Triliun lebih.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra dan juga dihadiri para anggota DPRD Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, juga Wakil Walikota Zakyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman dan para pimpinan OPD Pemko Medan. (mc)

(RZD)