Analisadaily.com, Medan - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid jangan membiarkan berlarut-larut perseteruan PT Toba Pulf Lestari (TPL) dengan masyarakat terkait tapal batas lahan konsesi dengan tanah masyarakat.
"Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN harus segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan pertikaian antara PT TPL dengan masyarakat terkait tapal batas lahan konsesi dan tanah masyarakat," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, di DPRD Sumut, Selasa (30/9).
Menurutnya, penunjukan tapal batas ini sangat penting agar tidak terjadi lagi perseteruan atau konflik berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat, karena persoalan tanah ini sudah sangat lama tidak terselesaikan oleh pemerintah.
Bagi Mangapul, pihaknya dalam hal ini tidak mencampuri soal tutup-tidaknya perusahaan besar tersebut, karena itu sepenuhnya keputusan pemerintah pusat. Tapi yang terpenting saat ini, bagaimana masyarakat tidak lagi merasa terganggu melakukan aktivitas pertanian di lahan yang diklaim perusahaan sebagai lahan konsesinya.
Dijelaskan anggota dewan Dapil Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar ini, konflik antara TPL dan masyarakat memang sudah lama terjadi. Untuk meredam konflik tersebut, pemerintah pusat Cq Menhut RI harus segera turun ke lapangan dan menunjukkan dengan jelas tapal batas konsesi yang sah. Ini sangat penting supaya masyarakat mengetahui mana lahan konsesi dan mana tanah masyarakat Kalau terus dibiarkan, konflik bisa semakin membesar," katanya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini berharap pemerintah pusat tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini, untuk menengahi perselisihan dan mencari solusi yang adil bagi masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku jangan sampai terjadi lagi konflik yang berkelanjutan.(nai)
