Menanggapi hal ini, Dr. H. Ahmad Darwis, anggota legislatif dari Fraksi PKS Sumut, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Ustaz Darwis memaparkan bahwa terdapat beberapa akar penyebab utama banjir di Medan, antara lain curah hujan tinggi dan luapan sungai atau drainase yang tidak mampu menampung debit air. Drainase kota yang tersumbat oleh sampah dan sedimen, serta kapasitas saluran yang belum memadai.

Kemudian alih fungsi lahan dan menyusutnya ruang terbuka hijau, yang mengurangi daya serap air. Kurangnya koordinasi tata ruang dengan daerah hulu seperti Deli Serdang, yang berdampak pada luapan air ke Medan.

Lalu, minimnya fasilitas penampungan air, seperti kolam retensi atau waduk kecil, dan penurunan permukaan tanah dan sedimentasi sungai yang memperparah genangan air.

Solusi Nyata

Ahmad Darwis menekankan bahwa upaya mengatasi banjir harus melibatkan pembangunan infrastruktur, penguatan regulasi tata ruang, dan partisipasi aktif masyarakat. Beberapa solusi konkret yang diusulkan antara lain:

Khusus untuk kawasan Helvetia, perlunya normalisasi Sungai SSC-II yang menjadi salah satu saluran besar di kawasan Helvetia. Peningkatan kapasitas drainase di Jalan Gaperta Ujung, termasuk pemasangan U-ditch dan pendalaman parit hingga 2 meter.

Selanjutnya perlu pembersihan dan perbaikan saluran air di Helvetia Raya dan pembangunan kolam retensi di titik strategis, seperti yang sudah direncanakan di kawasan USU dan Griya Martubung.

Kemudian pentingnya penguatan koordinasi lintas wilayah dengan daerah hulu agar pengelolaan aliran air lebih terpadu dan peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat, seperti gotong royong membersihkan saluran dan kampanye tidak membuang sampah sembarangan.

“Jika kita hanya mengandalkan pembangunan fisik tanpa mengubah kebiasaan masyarakat, maka masalah banjir akan terus berulang,” ujar Ahmad Darwis.

Sebagai wakil rakyat yang aktif menyerap aspirasi warga, Dr. Ahmad Darwis juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek-proyek penanganan banjir khususnya di Helvetia agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya bicara solusi jangka pendek. Kita bicara keberlanjutan, ketahanan kota, dan partisipasi semua pihak,” katanya.

Reses ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi dua arah antara warga dan wakil rakyat sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dengan semangat kolaboratif, Kota Medan diharapkan bisa menjadi contoh kawasan yang tangguh terhadap banjir.

“Kita tidak ingin banjir hanya menjadi keluhan tahunan. Kita ingin Medan, khususnya Helvetia, menjadi wilayah yang aman, bersih, dan layak huni. Ini hanya bisa tercapai jika semua pihak bekerja sama,” pungkas Dr. H. Ahmad Darwis.

(NAI/NAI)