Penghargaan itu diterima Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang Lom Lom Suwondo SS dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD yang mengusung tema, "Peningkatan Akses Keuangan Daerah untuk Memperkuat Program Prioritas Pemerintah" yang dirangkai dengan peluncuran Road Map TPAKD 2026–2030 yang dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Wabup menegaskan, penghargaan tersebut menjadi bukti konkret atas keberhasilan Deli Serdang dalam meningkatkan akses dan layanan keuangan kepada masyarakat yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan inklusif di berbagai sektor.

Disebutkan, akses layanan keuangan merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas pemerintah sesuai Asta Cita.

"Pemkab Deliserdang akan terus melakukan inovasi dan menyusun kebijakan pembangunan yang efektif, efisien dan produktif," ungkap Wabup, Minggu (12/10/2025).

Sebelumnya, pada momen pemberian penghargaan, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat inklusi keuangan nasional, yang menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Menteri Perekonomian juga menekankan peran TPAKD dalam mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih yang akan dipercepat implementasinya mulai tahun depan.

"Program-program ini akan dijalankan lebih cepat tahun depan," ujar Menteri Perekonomian.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyebutkan, TPAKD merupakan katalis penting dalam pemerataan ekonomi nasional.

Asa empat langkah strategis yang menjadi fokus penguatan TPAKD ke depan, antara lain penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital.

Kemudian, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, keberlanjutan program TPAKD yang konsisten dan efektif, dan peningkatan kapasitas anggota TPAKD dalam menghadapi dinamika ekonomi dan inovasi keuangan.

Melalui implementasi Road Map TPAKD 2026–2030, setiap daerah harus memiliki perencanaan matang, dukungan pendanaan yang memadai.

"Kemudian, ditambah dengan sistem pemantauan yang transparan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi dan terus disempurnakan," ujar Mahendra.

(MC/RZD)