Dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat di Medan, yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Komisi X DPR RI, Senin (13/10), ia menekankan bahwa pusat kegiatan ekonomi masyarakat kini tidak lagi berada di kios atau toko-toko secara fisik, melainkan telah bergeser ke dalam rumah tangga.

"Bahkan ada yang mengatakan, pemasukan ibu-ibu kini lebih besar dari bapaknya. Mereka bisa live, posting keterampilan dari rumah, entah itu memasak, parenting, jualan online dan sebagainya. Ini yang disebut hidden economy," ujar Anggota Komisi X DPR RI itu.

Menyinggung sektor UMKM, Sofyan Tan menilai bahwa digitalisasi telah mengubah cara usaha kecil menengah bergerak. Mall banyak yang sepi, toko-toko tutup, dan kini banyak pelaku usaha hanya menyewa gudang dan menjual secara online.

Menurutnya, fenomena ini perlu dijawab secara ilmiah, bukan sekadar asumsi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 harus lebih adaptif dan mampu menjangkau para pelaku usaha berbasis digital dan aplikasi, bukan hanya kios-kios yang konvensional. Karena harus diakui jika Sensus Ekonomi berjalan tiap 10 tahun sekali, maka pada 2016 lalu bisa dipastikan pola usaha dan arah perekonomian jauh berbeda dimana pada saat itu digitalisasi ekonomi belum massif seperti saat ini.

Permasalahannya memang, para pelaku usaha cenderung tertutup dalam memberikan data terkait usahanya. Hal itu terjadi karena ragu akan jaminan kerahasiaan dan khawatir menjadi incaran para petugas pajak.

"Pengusaha sekarang takut datanya dibuka karena khawatir dengan petugas pajak. Di lapangan, pendekatan dan diplomasi BPS harus kuat agar mereka mau ikut di-sensus," ungkapnya.

Sofyan Tan pun menegaskan komitmennya untuk mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026. Karena dirinya punya pengalaman sekitar 25 tahun lalu menjadi Ketua Presidium Forum Nasional UKM dan kerap diminta BPS sebagai narasumber agar mampu menjembatani para pelaku usaha untuk bersedia di-sensus.

Dia berharap transformasi digital yang masif dan perubahan wajah ekonomi rakyat harus diikuti oleh perubahan cara negara membaca dan memetakannya. Sofyan Tan mengingatkan bahwa data adalah fondasi pembangunan, dan hanya dengan data yang akurat, kebijakan bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Acara sosialisasi ini digelar dalam dua sesi di Hotel Santika Dyandra dan Hotel Polonia, Medan, serta turut dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Hadir dalam acara Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwah, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, Kepala BPS Kota Medan Hafsah Aprilia, para pejabat fungsional madya BPS dan undangan.

Dadang menyampaikan BPS terbuka untuk masyarakat. Silahkan bagi mahasiswa yang membutuhkan data dan konsultasi data untuk mengunjungi kantor-kantor BPS di daerah. Selain itu bisa juga mengakses website BPS untuk mengutip data yang dibutuhkan terutama untuk bahan penelitian dan tugas akhir.

Saat ini BPS juga sudah bekerjasama dengan 168 Perguruan Tinggi dan Universitas melalui pojok statistik. Agar mahasiswa lebih mudah mendapatkan pelayanan data dan konsultasi statistik.

Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan bahwa agenda Sensus Ekonomi 2026 sudah dipersiapkan jauh hari dengan persiapkan calon petugas lapangan. Calon petugas yang terpilih adalah yang memiliki karakter fighter yang siap bertarung, dan punya mentalitas yang kuat di lapangan serta mampu jaga integritas dan kerahasiaan data.

Menurutnya dalam Sensus Ekonomi yang unik adalah dimana pelaku usaha sangat menjaga kerahasiaan bisnisnya. Sehingga sangat anti jika data mereka dibuka dan khawatir tersebar luas. Inilah tantangan bagi para petugas di lapangan dalam meyakinkan masyarakat bahwa data yang masuk ke BPS akan dijaga kerahasiaannya.

Perlu diketahui lanjutnya, bahwa BPS kegiatannya bukan hanya tentang sensus, tapi juga kegiatan survei lapangan seperti survei angkatan kerja di Indonesia, survei ekonomi nasional yang antara lain menghasilkan data persentase penduduk miskin.

(REL/RZD)