Analisadaily.com, Medan — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aripay Tambunan, menegaskan pentingnya pembagian anggaran pembangunan daerah yang lebih proporsional, adil, dan merata pada tahun 2026 mendatang. Hal ini disampaikannya kepada awak media usai menunaikan Salat Jumat di lingkungan DPRD Sumut, Jumat (17/10/2025).
Dalam keterangannya, Aripay menyampaikan bahwa selama masa reses, ia menerima banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satu yang paling menonjol adalah soal ketimpangan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang dianggap tidak merata antarwilayah.
“Masyarakat kita bertanya, kenapa pembangunan jalan di tempat mereka sangat minim? Bahkan ada yang tidak tersentuh sama sekali. Sementara di satu daerah lain bisa dapat pembangunan besar-besaran. Ini yang membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.
Ia menilai, pola alokasi anggaran pembangunan yang terlalu terpusat pada satu atau dua wilayah saja sangat tidak sehat bagi pertumbuhan yang berkeadilan. Menurutnya, seluruh daerah di Sumatera Utara berhak mendapatkan perhatian yang seimbang, dengan mempertimbangkan panjang jalan, kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan kebutuhan riil masyarakat.
Aripay menambahkan bahwa dirinya sangat memahami adanya perlakuan khusus terhadap wilayah-wilayah tertentu yang masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti Kepulauan Nias. Namun, menurutnya, di luar wilayah 3T, pembagian anggaran harus dilakukan berdasarkan prinsip proporsional dan pemerataan, tanpa adanya dominasi kelompok atau kepentingan politik tertentu.
“Kalau Kepulauan Nias memang perlu perhatian ekstra, itu kita dukung. Tapi di luar itu, semua wilayah harus dapat perlakuan yang proporsional. Jangan sampai anggaran tertumpah ke satu daerah saja, sementara yang lain tertinggal terus. Itu tidak sehat dan tidak adil,” tegasnya.
Menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, Aripay meminta seluruh pihak — eksekutif maupun legislatif — untuk lebih bijak dan transparan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ia juga menekankan bahwa suara rakyat harus menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
“Kami tidak menolak pembangunan di mana pun. Tapi mari kita rancang secara adil. Kalau satu wilayah panjang jalannya 30% dari total provinsi, ya anggarannya juga harus mencerminkan itu. Kita ingin Sumut maju secara merata, bukan timpang,” tutupnya.
(NAI/NAI)
