Analisadaily.com, Medan - Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Ronny Reynaldo Situmorang, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan umum (APU).
Menurut Ronny, sektor ini memiliki potensi besar karena banyaknya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi di berbagai daerah di Sumatera Utara.
Ronny menjelaskan, selama ini kontribusi pajak air permukaan terhadap PAD Sumut masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya sistem pengukuran dan pencatatan volume pemanfaatan air permukaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.
"Kita ingin sektor ini benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah. Karena potensi air permukaan di Sumut sangat besar, terutama di wilayah yang memiliki banyak PLTA dan PLTMH," ujar Ronny Reynaldo Situmorang, di gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat (24/10).
Untuk itu, lanjut Ronny, pemerintah provinsi perlu segera menerapkan sistem digitalisasi pengukuran air permukaan. Salah satunya dengan pemasangan meteran digital yang dapat memantau pemakaian air secara akurat dan terintegrasi dengan sistem pendapatan daerah.
"Kami mendorong agar meteran digital dipasang dan dikalibrasi secara berkala oleh dinas terkait. Dengan sistem ini, data pemakaian akan lebih valid dan transparan sehingga potensi kebocoran penerimaan bisa diminimalkan," tegasnya.
Ronny menilai, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam melakukan inovasi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat secara langsung. Optimalisasi pajak air permukaan diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ronny didampingi oleh Lambok Simamora dari Fraksi Hanura dan Dhody Thahir dari Fraksi Golkar. Keduanya sepakat bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan sumber daya alam.
"Digitalisasi adalah keniscayaan. Dengan sistem yang transparan dan terukur, PAD bisa meningkat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah juga semakin baik," tambah Lambok Simamora.
Lambok Simamora menambahkan selain itu, peningkatan PAD dari sektor pungutan pajak dari alat berat yang beroperasi di Sumatera Utara.
Sementara Dodi Tahir dari Fraksi Golkar mengusulkan adanya permintaan saham dari PT Inalum untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk usulan ini, dia berencana bertemu dengan pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk bersama-sama berembuk dengan Gubernur Sumatera Utara mencari formulasi yang tepat agar Provinsi Sumatera Utara mendapatkan saham dari PT Inalum.
