"Produksi dan produktivitas yang cenderung turun dampak PSR (peremajaan sawit rakyat)/petani yang masih lambat atau tidak optimal," kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono di Medan, Kamis (30/10/2025).

Dia mengatakan itu usai acara pembukaan 10th INDONESIAN PALM OIL STAKEHOLDERS FORUM (IPOS-FORUM) di Santika Dyandra Premiere Convention Center, Medan, Kamis-Jumat, 30-31 Oktober.

Produksi minyak sawit Indonesia untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai 53,6 juta ton, dan hingga Juni 2025 total produksi kumulatif CPO dan PKO 27,89 juta ton. Produksi minyak sawit Indonesia tahun 2024 mencapai 52,76 juta ton.

"Proyeksi produksi memang naik, tetapi kenaikannya lamban," katanya.

Adapun kebutuhan yang meningkat di dalam negeri, khususnya untuk biodiesel yang terus meningkat. "PSR sudah mendesak, jadi PR (pekerjaan rumah) bagi kita semua," katanya.

Apalagi luasan tanaman sawit rakyat masih cukup besar. Selain peremajaan sawit, menurut Eddy Martono yang perlu diperhatikan saat ini adalah penyelesaian masalah perkebunan sawit yang teridentifikasi dalam kawasan hutan dan tata kelola industri sawit. Termasuk maraknya pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun dan PKS Brondolan yang merusak tatanan kemitraan yang sudah ada.

Adapun tantangan persawitan tingkat global terutama masih terus berkembangnya kampanye negatif terhadap sawit, tuntutan keberlanjutan, perubahan iklim, dinamika pasar dan regulasi internasional seperti EU-DR, serta ekspektasi konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan.

"Program PSR merupakan kunci dalam meningkatkan produksi dan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat," katanya.

Masih banyak perkebunan rakyat yang berusia tua dan tidak produktif, menggunakan benih tidak unggul, dan menghadapi keterbatasan akses pembiayaan serta pendampingan teknis.

GAPKI berkomitmen untuk terus mendukung percepatan PSR melalui kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi petani.

"Kita perlu memastikan bahwa PSR tidak hanya sekadar mengganti tanaman tua, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun ekosistem sawit rakyat yang produktif, efisien, dan berkelanjutan, dengan penerapan praktik agronomi unggul," katanya.

Untuk itu, berbagai permasalahan regulasi dalam penerapan PSR semestinya dapat segera diselesaikan. Selain itu, penyelesaian perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan serta peningkatan tata kelola industri sawit menjadi agenda penting yang tidak dapat ditawar.

"GAPKI terus mendorong penerapan prinsip good governance, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi di seluruh rantai pasok, mulai dari hulu hingga hilir," sebutnya.

Lahan perkebunan yang saat ini diambil alih oleh negara melalui Satgas PKH diharapkan benar-benar dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja dan produksi sawit tetap terjaga.

"Kita ingin memastikan bahwa industri sawit tumbuh bukan hanya besar secara ekonomi, tetapi juga kuat secara tanggung jawab sosial. Karena hanya dengan tata kelola yang baik, industri sawit Indonesia akan mendapatkan pengakuan dan kepercayaan di pasar global," katanya.

Isu sertifikasi dan keberlanjutan juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari masa depan industri ini. GAPKI mendukung penuh penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen nasional dalam memastikan praktik berkelanjutan yang sesuai dengan standar lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Apalagi pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Perpres baru mengenai ISPO yang mencakup ISPO hulu, ISPO hilir dan Biofuel, yang mencerminkan keseriusan pemerintah terhadap keberlanjutan industri sawit.

Ke depan, perlu memastikan bahwa sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi alat untuk meningkatkan daya saing dan reputasi sawit Indonesia di tingkat internasional.

GAPKI mengharapkan, dengan peran serta dan dukungan pemerintah, ISPO akan segera dapat diterima di pasar global, sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, ujar Eddy, perlu menempatkan industri sawit bukan hanya sebagai penghasil bahan mentah, tetapi juga sebagai penggerak hilirisasi dan inovasi industri nasional.

Hilirisasi yang terencana akan menciptakan nilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Untuk hilirisasi perlu didukung dengan penguatan HULUISASI, terutama menghadapi produksi yang relatif stagnan, sementara kebutuhan dalam negeri terutama biofuel terus meningkat.

Upaya peningkatan produksi sawit harus menjadi agenda utama, baik melalui percepatan peremajaan baik PSR maupun perkebunan besar. Untuk itu, sudah selayaknya perlu dikembangkan dedicated area khusus untuk energi.

Dalam upaya mendukung Indonesia Emas 2045, GAPKI telah berinisiatif yang didukung oleh Kementerian Pertanian, BPDP, Lembaga Riset dan Perusahaan sawit terus melakukan eksplorasi mendatangkan sumber daya genetis baru serta serangga penyerbuk dari sumbernya yaitu Afrika.

Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat dihasilkan klon-klon unggul baru serta penyerbukan bunga yang lebih baik, sehingga pada waktunya akan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sawit nasional.

Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting menyebutkan, 10th IPOS FORUM diharapkan bisa menjadi ajang solusi, inspirasi dan kolaborasi menyangkut sawit.

"IPOS FORUM harus benar-benar dimanfaatkan seluruh yang terkait dengan sawit," katanya.

Termasuk merumuskan langkah nyata menuju industri sawit yang semakin inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Di IPOS FORUM, ada klinik sawit yang bisa dimanfaatkan petani untuk berkonsultasi.

Selain diskusi, IPOS-FORUM yang berlangsung 29-30 Oktober, diisi dengan penampilan stan 40 perusahaan yang mengenalkan berbagai produk perusahaannya seperti kecambah.

(RZD)