“Dalam pesatnya arus informasi. Media massa agar tetap mengedepankan KEJ. Media tidak menjual sensasi dalam pemberitaan. Tetapi tetap mengedukasi publik dengan karya jurnalistik berkualitas” (Kps, 10/10/2025)
Itu pernyataan Ketua Dewan Pers Prof.Komaruddin Hidayat usai menghadiri seminar “Literasi Media di Era AI : Membangun Masyarakat dan Jurnalisme yang Etis dan Bertanggungjawab” di Jakarta (9.10.2025).
Saya ingin menggarisbawahi dua hal : Terkait tetap mengacu pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan tentang sensasi dalam berita.
SATU : Berulang Dewan Pers dalam berbagai kesempatan mengingatkan pers nasional, agar taat KEJ saat pengolahan berita. Mengapa sering diulang ?
Tidak lain karena dua hal. Sebagian wartawan di lapangan dan redaksi di kantor media kurang peduli. Buktinya ? Antara lain, sejumlah pengaduan dilayangkan publik ke Dewan Pers jika ditelaah berkaitan dengan KEJ.
Seumpama berita tidak berimbang dan melupakan asas praduga tak bersalah (pasal-3). Ada berita dinilai publik tergolong fitnah (pasal-4) serta penyebutan identitas anak dalam kasus kejahatan (pasal-5).
Pengulangan dimaksudkan agar redaksi taat KEJ. Termasuk sebagian wartawan pemula, kiranya mendalami KEJ sehingga berita yang disajikan mengedepankan KEJ.
DUA : Sensasi dalam pemberitaan. Memang ada pemberitaan satu-dua media dengan konten sensasional, targetnya menarik perhatian publik. Jika media cetak supaya makin laris terjual. Jika siaran radio dan televisi supaya publik tetap memilih channel itu setiap waktu.
DIALOG : Saya mengikuti forum yang menarik. Sabtu lalu. Di kampus, Dialog Pers dengan topik “Berita Sensasi. Boleh atau Tidak ?”. Departemen (jurusan) Ilmu Komunikasi menghadirkan hampir 40 mahasiswa dengan tiga dosen.
Enam mahasiswa serius mengungkap KEJ. Kata mereka : Tiada larangan berita sensasi dalam KEJ. Tetapi, berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, memang dilarang (lihat pasal-4). Pula, berita diskriminasi, SARA, martabat, juga tak boleh (pasal-8).
Mahasiswa lain berucap : Berita sensasi jika identik berita “menggemparkan” bagaimana ? Apalagi berita heboh itu peristiwa benar terjadi, cukup data. Jika fakta, apakah sensasional yang menarik perhatian publik juga tak laik (= layak) siar ?
Harus diluruskan tentang makna sensasi dalam pemberitaan. Bahkan moderator menyimpulkan, dalam salah satu kalimat : “Agaknya organisasi kewartawanan yang punya KEJ serta lembaga pers yang menetapkan KEJ, menentukan kriteria sensasi sehingga tak patut diberitakan”.
SELEKSI : Saat kesempatan sumbang pendapat dalam dialog itu, uraian saya diintisarikan moderator dalam lima butir :
a. Berita berkualitas menjadi prioritas media. Khusus media arus utama (mainstream media) memilih informasi yang punya nilai berita (news value).
b. Secara umum, KEJ tetap pedoman media arus utama dalam proses olah liputan. Ini standar baku. Ini bagian dari prinsip utama pemberitaan.
c. Seleksi oleh redaksi berita atas liputan. Filter minimal dua kali yakni oleh reporter dan redaktur. Di sini dilakukan verifikasi, check and recheck, guna memastikan akurasi informasi sehingga siap disiarkan.
d. Sering “berita besar” (big news) menggemparkan. Berita utama itu sangat menarik perhatian publik. Memang harus sama persepsi realistis atas ungkapan Ketua Dewan Pers di atas (yaitu : tidak menjual sensasi dalam pemberitaan”).
e. Harapan publik sejak dulu yakni berita akurat dan informatif. Bermutu dan edukatif. Berita menggemparkan kiranya tak dibumbui sisi sensasional.
DIALOG itu diakhiri dengan beberapa butir kesimpulan kritis yang patut dibahas pihak pers. Berita bermutu tetap pilihan media dan pula harapan publik !.
