“Pada dasarnya, mereka tidak berniat melawan pemerintah. Namun, aspirasi mereka menolak keberadaan perusahaan, tak direspons nyata pejabat berwenang,” kata Halim.

Halim menyebut, dewan telah melakukan kunjungan lapangan ke lokasi ijin PT Gruti dan kawasan permukiman penduduk. Realitasnya, hutan telah dibabat.

“Hutan sudah gundul dibabat. Mata air dan air sungai menyusut hingga kering. Sumur bor pun tak mampu mengisap dari bawah tanah. Makanya mereka cemas akan kesinambungan hidup,” ujar Halim.

Perjuangan telah dilakukan selama 4 tahun. Bolak-balik demo ke kantor Bupati tetapi tidak membuahkan hasil. Puncaknya, massa merusak asset Gruti.

“Sesungguhnya, masyarakat bernaung dalam wadah Pejuang Tani Bersama Alam (Petabal), bertarung agar bisa bertahan hidup demi keluarga dan generasi mendatang. Kalau tidak ada lagi air, bagaimana kita survive?” kata Halim.

Halim berpendapat, lebih banyak dampak negatif kehadiran Gruti ketimbang sisi positif. Faktanya, konflik sosial sudah pecah. Dan, penyelesainnya tidak mudah. Hati penduduk sudah luka.

Akibatnya ke pemerintah, citra daerah menurun. Orang mengenal Dairi karena demo dan penangkapan belakangan ini.

"Penggundulan jutan njuga berpengaruh terhadap pasokan air ke Danau Toba. Begitu juga turbin PLTA Renun milik PLN Jadi, mendingan ijin Gruti dicabut," kata Halim.

Terpisah, Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala ditanya tentang pengaruh terhadap keuangan daerah, sekilas, menyebut, tidak ada.

“Tidak ada pengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. Tapi, itupun, saya tanya dulu nanti. Karena kami, kan baru menjabat,” kata Wahyu.

(SSR/RZD)