Analisadaily.com, Medan - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota terdampak untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut pada 25 November 2025.
Sikap tegas itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Hariyanto, dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut di Medan, Rabu (26/11/2025).
Ia membeberkan, berdasarkan data yang diterima Fraksi PKS, terdapat 15 kejadian bencana yang meliputi 11 tanah longsor, 3 banjir, dan 1 pohon tumbang di enam kabupaten/kota, dengan dampak 10 orang meninggal dunia, 8 luka-luka, 6 masih dalam pencarian, ratusan warga mengungsi, serta kerusakan puluhan rumah dan terputusnya akses jalan dan jembatan.
"Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang sedalam-dalamnya. Kami mendoakan seluruh korban serta keluarga yang terdampak agar diberikan kekuatan," ujar Hariyanto di hadapan peserta sidang paripurna.
PKS menilai pemerintah tidak cukup hanya bergerak pada level tanggap darurat, tetapi wajib memastikan penanganan dilakukan secara sistematis. Fraksi PKS mendesak percepatan evakuasi dan pencarian korban, penyediaan hunian sementara, logistik, serta layanan kesehatan bagi para pengungsi.
Pemprov juga diminta segera memulihkan akses vital Jalinsum Tarutung-Sibolga dan Jalinsum Sibolga-Padangsidimpuan, termasuk jembatan yang tertutup material longsor sebagai jalur utama distribusi bantuan.
Hariyanto menekankan, penyaluran bantuan harus transparan, akuntabel, dan berkeadilan, tanpa ada satu pun warga terdampak yang terabaikan.
"Dalam situasi bencana seperti ini, yang dibutuhkan rakyat adalah kehadiran negara secara nyata, bukan sekadar seremonial dan laporan di atas kertas," tegasnya.
Fraksi PKS juga menyoroti akar masalah di balik bencana yang terjadi. Mereka menilai, rangkaian longsor dan banjir bandang ini merupakan peringatan keras terkait buruknya tata kelola lingkungan dan ruang di Sumatera Utara.
Hariyanto merinci, enam titik longsor di Kota Sibolga, longsor di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, serta banjir di Mandailing Natal yang menyebabkan sekitar 400 warga mengungsi dan mengganggu akses di Tapanuli Utara, bukan sekadar fenomena alam biasa.
"Kejadian ini menunjukkan adanya masalah serius: kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan yang tak terkendali, lemahnya pengawasan, dan minimnya sistem peringatan dini," kata Hariyanto.
Atas dasar itu, Fraksi PKS mendesak dilakukan audit menyeluruh tata ruang dan izin lingkungan, penguatan mitigasi bencana di daerah rawan longsor dan banjir, peningkatan anggaran penanggulangan bencana, serta penyusunan strategi pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
"Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi, bukan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek," ujarnya.
Fraksi PKS juga mengingatkan Pemprov Sumut agar tidak menjadikan bencana ini sebagai rutinitas tahunan tanpa pembenahan sistemik. Mereka meminta Gubernur, BPBD, dan OPD teknis terkait membuka data dan rencana penanganan secara transparan kepada publik, termasuk evaluasi perizinan di kawasan rawan bencana.
"Fraksi PKS akan menggunakan fungsi pengawasan DPRD secara maksimal agar penanganan bencana ini tidak berhenti pada slogan, tetapi berwujud pada kebijakan nyata yang melindungi rakyat Sumatera Utara," pungkasnya.
(NAI/NAI)
