Untuk itu, Afif mendorong Pemko Medan agar fokus menuntaskan pembebasan lahan. Karena tahap ini menjadi kunci berjalannya pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat.

Dikatakan Afif, dana World Bank tersebut bukan bantuan langsung kepada Pemko Medan. Melainkan bagian dari proyek nasional yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.

Dengan demikian, peran utama Pemko Medan lebih kepada menyiapkan lahan agar pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai dapat dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan BWS.

"Alhamdulillah, dari yang saya ketahui pembebasan lahan di Medan Selayang dan Medan Deli (KIM 1) akan selesai sebelum Bulan Juni nanti. Ini akan terus kita kawal agar benar-benar selesai pembebasan lahannya. Nantinya lahan itu akan dipergunakan untuk pembangunan kolam retensi yang dananya bersumber dari World Bank," jelas Afif Abdillah, Rabu (3/12/2025).

Afif yang juga Ketua DPD NasDem Kota Medan itu mengatakan, pihaknya sangat mengerti dengan keresahan masyarakat Kota Medan terkait penanganan banjir.

"Namun sepanjang yang saya ketahui, proses pelaksanaan sedang dikerjakan saat ini," jelas anggota Komisi II DPRD Medan itu.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Medan itu, pembebasan lahan memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan hukum yang harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Meski begitu, ia optimis pembebasan lahan dapat diselesaikan sepanjang koordinasi antar perangkat daerah diperkuat.

"Karena inikan terkait masalah hukum, jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian anggaran Pemko Medan juga terbatas. Tidak mungkin dihabiskan untuk pembebasan lahan saja. Sementara pembangunan di sektor lain juga penting dilakukan. Tetapi bagaimana pun sulitnya, pembebasan lahan ini tetap bisa diselesaikan, disinilah pentingnya komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan," paparnya, kemudian kembali menegaskan bahwa mekanisme pendanaan program tersebut harus dipahami dengan benar oleh publik.

Ditegaskan Afif, Pemko Medan tidak menerima dan tidak mengelola dana Rp1,5 Triliun tersebut. Dana itu sepenuhnya berada dalam pengelolaan Kementerian PUPR melalui BWS. Sementara, Pemko Medan hanya menyiapkan lahan sebagai prasyarat pembangunan.

"Jadi kita juga jangan salah paham. Dana bantuan penanganan banjir sebesar Rp1,5 Triliun oleh World Bank itu bukan diberikan kepada Pemko Medan. Melainkan kepada Kementerian PUPR melalui Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). Kementerian PUPR lah yang akan melakukan pembangunan, Kota Medan akan menikmati hasil pembangunan itu," terangnya.

Ia menekankan bahwa sebagian besar lahan telah selesai dibebaskan, dan hanya menyisakan beberapa persil terakhir.

"Tapi yang saya tahu sebagian besar lahan sudah selesai dibebaskan, tinggal ada beberapa persil lagi dan saya yakin akan selesai sebelum Juni (2026) nanti," lanjutnya.

Afif optimis program pengendalian banjir yang didukung World Bank akan berjalan hingga tahun 2028 dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota Medan.

Sebelumnya, Pemko Medan melalui Kepala Bappeda, Ferri Ichsan, juga menjelaskan bahwa sejak 2022 telah dirancang enam paket pengerjaan untuk penanganan banjir.

Namun berdasarkan kajian teknis dan tingginya biaya pembebasan lahan, beberapa paket seperti Sungai Deli, Sungai Babura, dan kolam retensi USU dikeluarkan dari skema pendanaan World Bank. Saat ini fokus diarahkan pada normalisasi Sungai Badera, Sungai Selayang, serta pembangunan kolam retensi di kawasan KIM.

Dengan semakin dekatnya penyelesaian pembebasan lahan, Pemko Medan bersama pemerintah pusat diharapkan dapat segera memulai pembangunan fisik sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

(MC/RZD)