Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai tidak serius dan setengah hati menangani banjir yang terus menghantui warga Kota Medan. Hal ini disebabkan minimnya kehadiran perwakilan Pemko Medan dalam rapat tersebut menjadi sorotan utama.

"Pemko Medan gagal menunjukkan komitmen nyata dalam menangani persoalan banjir ini. Ketidakhadiran unsur penting Pemko dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjadi bukti lemahnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir," tegas Renville P Napitupulu yang sebelumnya sempat membaca absen peserta rapat, yang banyak tidak hadir.

Menurut Ketua Fraksi PSI itu, Pemko tidak serius membahas banjir dari minimnya kehadiran mereka dalam rapat penting seperti ini. "Bahkan dengan anggaran mencapai Rp1,5 triliun, mereka sendiri pesimis banjir bisa dituntaskan,” tegas Renville.

Ia juga mengkritik pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, yang dinilai hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp250 juta untuk penanganan satu sungai. Jumlah tersebut dianggap jauh dari memadai, terlebih fasilitas pendukung seperti alat berat amphibi hanya tersedia dua unit.

“Normalisasi sungai juga tak kunjung dilakukan. Padahal ini masalah mendesak. Kami mendorong agar APBD Kota Medan digunakan secara maksimal untuk penanganan banjir,” ujarnya.

Renville menambahkan, pada Januari mendatang DPRD harus sudah menerima laporan resmi terkait penggunaan APBD untuk penanganan banjir agar langkah konkret bisa segera dilakukan.

Nada keras juga disampaikan anggota DPRD Medan lainnya, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia memperingatkan akan terjadi konflik terbuka apabila pembahasan banjir kembali tidak fokus dan tidak menghasilkan solusi nyata.

“Kami nanti kami siap ribut dengan Pemko Medan kalau pembahasan banjir masih tidak fokus. Ini soal keselamatan dan penderitaan warga,” tegas Paul.

Sementara itu, Datuk Iskandar Muda mempertanyakan langkah konkret Pemko Medan pascabanjir besar yang melanda kota ini. Ia menyoroti persoalan penyempitan drainase di wilayah Metrologi, kawasan Citraland, yang dinilai memberi dampak langsung terhadap meningkatnya banjir di Kota Medan.

“Setelah banjir besar kemarin, apa yang sudah dilakukan Pemko? Penyempitan drainase di Metrologi Citraland jelas berdampak ke Kota Medan, tapi seolah dibiarkan,” kritiknya.

Para anggota DPRD berharap program penanganan banjir yang telah direncanakan benar-benar dijalankan secara serius dan terukur, sehingga pada 2026 mendatang dapat memberikan dampak signifikan dan nyata bagi masyarakat Kota Medan.

(MC/RZD)