Dalam rapat tersebut, Wali Kota Medan menekankan percepatan pembangunan program-program yang telah direncanakan, khususnya yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Ia meminta seluruh jajaran terkhusus BPBD Medan belajar dari bencana banjir besar yang terjadi pada 27 November 2025 lalu yang mengakibatkan 19 dari 21 kecamatan yang ada di Medan terendam banjir.

“Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Bencana 27 November harus menjadi pelajaran penting agar ke depan kita lebih siap, baik dalam pencegahan maupun penanganannya,” tegasnya, Rabu (14/1/2026).

Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah pembentukan relawan tanggap bencana di setiap instansi perusahaan yang ada di Medan. Relawan ini nantinya akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan sehingga dapat bergerak cepat membantu masyarakat saat bencana terjadi.

Selain itu, Rico Waas juga menginstruksikan agar setiap kelurahan memiliki assembly point atau titik evakuasi yang mampu menampung 200 hingga 300 orang. Sementara di tingkat kecamatan, harus tersedia assembly point dengan kapasitas sekitar 1.000 pengungsi. BPBD Medan diminta segera menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan lokasi-lokasi tersebut jauh sebelum bencana terjadi.

“Jangan saat bencana baru sibuk mencari tempat. Semua harus dipersiapkan dari sekarang, termasuk logistik yang akan ditempatkan di lokasi evakuasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penetapan lokasi evakuasi memperhatikan aspek keamanan, termasuk jarak dan lokasi bangunan yang dipakai untuk Assembly Point tadi serta memastikan lokasi tersebut dapat diakses kendaraan darurat.

Dalam upaya memperkuat respons lapangan, ia juga berharap BPBD bisa menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas, seperti komunitas mobil offroad, yang dapat membantu menjangkau wilayah terdampak bencana. Bahkan soal Early Warning System (EWS) juga menjadi perhatian Rico Waas saat rapat tersebut.

Wali Kota Medan turut menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai relawan bencana. Pemerintah diminta mengakomodir pelatihan dan perekrutan relawan secara terstruktur agar kesiapsiagaan dapat berjalan optimal. "Ini akomodir. Banyak yang minta. Cuma mereka gak tahu bagaimana caranya. Kalau semakin banyak relawan kita terbantu. Kalau kita ingin mewujudkan Medan untuk Semua dan Semua untuk Medan, maka masyarakat harus kita libatkan," pungkasnya.

Menambahkannya Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap mengatakan agar juga cari kerja sama dengan beberapa perusahaan. "Kemarin ada program CSR Bank Sumut. Tolong ditindaklanjuti yang mau mendukung sarana dan prasarana kebencanaan," ujarnya.

Karena bencana itu tidak hanya banjir, kesiapsiagaan juga mencakup potensi bencana lain seperti gempa bumi dan kebakaran. Gedung-gedung kosong milik Pemerintah Kota Medan juga dimintanya untuk dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan logistik dan peralatan bencana.

Sementara itu, untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan pola pembangunan dan perbaikan sistem drainase guna mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi. Dengan strategi yang terencana dan kolaborasi lintas sektor, Wali Kota Medan berharap penanganan banjir dan bencana di Kota Medan dapat lebih terkendali.

(NS/BR)