Akademisi dan praktisi hukum, Muhammad Idris Sarumpaet, MH, menilai tuduhan yang mengarah kepada Sulaiman Harahap tidak memiliki dasar yang kuat. Ia meyakini ada upaya pengaitan nama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan perkara yang sedang berjalan.

Berdasarkan informasi yang ia himpun dari keterangan saksi di persidangan, dugaan penyuapan sebagian besar terjadi pada 2024, saat Sulaiman Harahap belum menjabat sebagai Kepala Inspektorat.

“Jangan terlalu mengaitkan Bapak Sekda. Saya yakin beliau memiliki integritas yang tinggi dalam setiap jabatan yang diemban dan akan bersikap tegas jika memang ditemukan pelanggaran,” ujar Idris, Senin (19/1/2026).

Ia menegaskan, secara hukum keterangan saksi di persidangan masih merupakan bagian dari proses pembuktian dan belum dapat dijadikan dasar kesimpulan hukum.

“Perlu ditegaskan bahwa keterangan saksi bukan fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan,” imbuhnya.

Idris juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat penetapan tersangka, pemanggilan resmi, maupun proses hukum terhadap pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam perkara tersebut.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan bias apabila informasi tidak disikapi secara proporsional.

Ia pun mengajak masyarakat untuk membedakan secara jelas antara dugaan, kesaksian, dan putusan hukum guna menghindari terbentuknya opini publik yang dapat merugikan individu maupun lembaga.

Di tengah proses pemulihan Sumatera Utara pascabencana beberapa waktu lalu, Idris berharap ruang publik tetap kondusif dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sumut dalam percepatan rekonstruksi dan pemulihan daerah.

“Saat ini kita perlu terus mendukung Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat dan Pj Sekda Sumut agar tata kelola pemerintahan Sumatera Utara semakin baik,” pungkasnya.

(RZD/RZD)