Laporan Reses Dapil 5: Normalisasi Drainase, Perbaikan Jalan, hingga PJU Bermasalah Minta Diprioritaskan di 2026 (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Usulan terkait normalisasi drainase, perbaikan jalan, serta penerangan jalan umum (PJU) yang jumlahnya cukup banyak tidak berfungsi menjadi keluhan warga kepada para anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan 5, yakni qqqqqKecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan dan Medan Maimun.
"Oleh karena itu, kami berharap persoalan ini bisa menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026,” pinta Jusuf Ginting Suka saat menyampaikan Laporan Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 dalam rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen dan dihadiri Wakil Ketua Rajuddin Sagala serta Wali Kota Medan Rico Waas.
Penyampaian hasil reses ini lanjut Jusup yang duduk di Komisi 4 itu, diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan Pemerintah Kota Medan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan kota.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Reses IV dilakukan pada masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dengan tujuan menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Dari hasil reses tersebut, anggota dewan menerima puluhan hingga ratusan usulan warga.
Selain usulan disampaikan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi terkait normalisasi drainase, perbaikan jalan rusak, serta penanganan genangan dan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Dapil 5, masyarakat juga mengusulkan penggantian dan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai masih minim dan banyak rusak.
Aspirasi lainnya ditujukan kepada BPBD Kota Medan terkait penanganan bencana banjir. Diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan responsif. Sementara kepada Dinas Lingkungan Hidup, warga meminta penambahan tong sampah dan pengelolaan sampah yang lebih maksimal di permukiman padat penduduk.
Di bidang sosial dan kesehatan, masyarakat mengeluhkan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai belum merata, permohonan BPJS Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, serta pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan tidak diskriminatif.
“Banyak warga yang meminta agar pendataan bantuan sosial dan BPJS dilakukan lebih transparan dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, aspirasi di sektor pendidikan mencakup permintaan pendirian sekolah SMP, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), serta pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di sektor ekonomi, warga berharap adanya dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta pembinaan bagi pedagang kaki lima.
“Meski tidak semua usulan dapat langsung diakomodir, kami berharap Pemko Medan dapat menentukan skala prioritas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan warga Kota Medan,” pungkasnya.
(MC/RZD)