Sedangkan posisi Plt Sekretaris dijabat Ahmadan Harahap dan Bendahara Hj Sa'adah Lubis.

Penunjukan tersebut sesuai dengan surat keputusan (SK) nomor 0028/SK/DPP/W/1/2026 tertanggal 27 Januari 2026, tentang penetapan pelaksanaan tugas (Plt) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2021-2026.

"Alhamdulillah kami sudah menerima SK Plt PPP Sumut langsung diserahkan pak Ketum H Muhamad Mardiono di Jakarta," kata Sarmadan Nur didampingi Ahmadan Harahap dan Hj Sa'adah Lubis setibanya di Bandara Kualanamu, Rabu (28/1/2026).

Kata dia, dengan keluarnya SK tersebut tentu ia sifatnya menerima dan tidak pernah meminta, tetapi diperintahkan hadir mengambil keputusan dari pimpinan DPP PPP.

Kemudian diberi amanah melaksanakan langkah-langkah, pertama, melaksanakan silaturahmi dengan pengurus yang lama saudara Jafaruddin Harahap, Usman Efendi Sitorus dan H Darwin.

“Hanya tiga orang ini yang dibekukan oleh DPP PPP, lainya tetap, tentunya dengan catatan bagi yang mau bergabung dengan kita,” jelas Sarmadan Nur.

Selanjutnya, dengan keluarnya SK ini, mereka juga akan segera mengkomunikasikan kepada pihak DPC PPP se-Sumatera Utara bahwa kepengurusan DPW PPP Sumut sudah beralih kepada Pelaksana Tugas, sembari juga diberi waktu untuk melaksanakan Muswil sesegera mungkin.

“Tentu inilah yang diberikan amanah pada kita, karena pada tanggal 11 Februari 2026 akan dilaksanakan Mukernas di Makassar,” bebernya.

Perlu diingat kembali, karena ini amanah dari pimpinan DPP PPP, mereka akan melakukan dengan cara sifat kasih sayang (Marhamah).

"Jadi Insyaallah nanti kami langsung ke Kantor DPW PPP Sumut untuk menyampaikan secara pisik SK DPP PPP ini, tetapi sebenarnya juga secara teknologi sudah kita kirimkan kepada yang bersangkutan," jelasnya.

Dengan demikian harapannya tentu menerima dengan hati yang terbuka, sebab Partai PPP ini bukan milik perorangan tetapi milik bangsa dan umat. Maka ketika tidak menyetujui keputusan pimpinan, berarti merusak kerja yang sebelumnya.

Khusus Sumut, harapan Ketum Mardiono, membaca sejarah, bahwa Sumut lumbung suara PPP, maka diharapkan untuk mengembalikan itu, masyarakat kembali mencintai PPP, karena Partai ini adalah milik bangsa, bukan orang-orang tertentu.

Plt Sekretaris DPW PPP Sumut, Ahmadan Harahap, menyampaikan dengan turunnya SK Plt DPW PPP Sumut harapanya bukan menjadi polemik, tetapi mempererat hubungan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Cabang PPP.

“Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, kami tidak berebut, tetapi diperintahkan DPP PPP untuk melaksanakan amanat AD/ART Partai, melaksanakan Muswil secepatnya,” terang Ahmadan Harahap.

(KAH/RZD)