Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Dorong Percepatan Bus Listrik Mebidang (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan — Harapan masyarakat Sumatera Utara terhadap hadirnya transportasi massal modern dan ramah lingkungan kembali menguat. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir Harahap, menegaskan pentingnya percepatan realisasi program Bus Rapid Transit (BRT) berbasis listrik di kawasan Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) yang hingga kini belum juga terwujud.
Menurut Yahdi, program Bus Listrik tersebut sejatinya sudah lama dinanti masyarakat karena menjadi solusi atas persoalan kemacetan, polusi, dan keterbatasan transportasi publik yang layak di Sumatera Utara.
“Program Bus Listrik ini bukan sekadar wacana. Masyarakat Sumut sangat membutuhkannya. Karena itu, kita mendorong agar tahun ini benar-benar bisa terealisasi,” ujar Yahdi kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu menjelaskan bahwa program BRT Bus Listrik merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, dengan dukungan pendanaan dari World Bank. Sementara itu, peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah menyiapkan prasarana pendukung, seperti halte dan koridor.
Namun ironisnya, meski anggaran sekitar Rp60 miliar telah dialokasikan dalam APBD Sumut 2025, realisasi pembangunan prasarana tersebut tidak berjalan dan berujung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Anggaran serupa kembali dialokasikan pada APBD 2026.
“Anggarannya sudah ada, bahkan kita anggarkan kembali tahun ini. Tinggal bagaimana Dishub Sumut serius dan mampu mengeksekusinya. Jangan sampai harapan masyarakat kembali tertunda,” tegas Yahdi.
Yahdi optimistis, di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, program Bus Listrik dapat diwujudkan. Pasalnya, Bobby Nasution telah membuktikan keberhasilannya saat menjabat sebagai Wali Kota Medan dengan menghadirkan Bus Listrik sejak Januari 2024.
Keberhasilan tersebut, menurut Yahdi, harus menjadi modal kuat untuk mendorong implementasi program serupa dalam skala provinsi. Namun, ia menekankan pentingnya memilih Kepala Dinas Perhubungan Sumut yang berkompeten dan memahami persoalan teknis di lapangan.
“Kadis Perhubungan harus benar-benar paham persoalan dan mampu berkoordinasi dengan semua pihak. Jangan sampai program strategis seperti Bus Listrik ini terus tertunda hanya karena lemahnya manajemen,” katanya.
Lebih jauh, Yahdi menilai Dinas Perhubungan Sumut memegang peran strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya pada sektor transportasi massal, tetapi juga dalam penataan terminal Tipe B dan peningkatan keselamatan transportasi.
Ia menyoroti belum optimalnya pengelolaan sejumlah terminal milik provinsi, seperti Terminal Tanjung Balai, yang hingga kini belum juga terbangun meski berulang kali dianggarkan. Selain itu, masih banyak perlintasan kereta api sebidang yang rawan kecelakaan dan membutuhkan perhatian serius.
“Untuk urusan perlintasan kereta api, Dishub harus aktif berkoordinasi dengan PT KAI. Untuk Bus Listrik, harus solid dengan Pemerintah Pusat. Intinya, kita butuh Dishub yang dikelola secara profesional,” ujarnya.
Sebagai informasi, saat menjabat Wali Kota Medan, Bobby Nasution berhasil mengoperasikan 60 unit Bus Listrik pada lima koridor, yang hingga kini masih dinikmati masyarakat. Keberhasilan tersebut menumbuhkan harapan besar agar transportasi massal ramah lingkungan ini dapat diperluas hingga ke Binjai dan Deliserdang, bahkan ke wilayah lain di Sumatera Utara.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata Pemprov Sumut untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
(NAI/NAI)
