Apalagi oknum tersebut merupakan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Kami di Komisi I DPRD Medan sangat menyayangkan kejadian ini. Penyalahgunaan KKPD untuk judi online dan kebutuhan pribadi adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Ini mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak marwah birokrasi pemerintahan,” tegas Syaiful Ramadhan, Kamis (29/1/2026).

Pihaknya menyarankan agar persoalan ini menjadi evaluasi bagi pemko. Karena hal seperti ini bisa saja juga dilakukan oleh pejabat lainnya.

"Pejabat publik yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah seharusnya diseleksi secara ketat, transparan, dan berbasis integritas. Bukan semata-mata pertimbangan administratif atau kedekatan tertentu. Kemudian sistem keamanan untuk pengelolaan keuangan juga harus lebih ditingkatkan," paparnya.

Syaiful juga minta Pemko Medan untuk memperketat pengawasan penggunaan KKPD serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

“Ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh ASN dan pejabat di lingkungan Pemko Medan, bahwa setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai peruntukannya,” tegas politisi PKS ini.

Diakuinya, terkait kasus ini pihaknya sudah mengusulkan ke Ketua Komisi 1 untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untk melihat persoalan ini sehingga ke depan kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

(MC/RZD)