Menurutnya, demokrasi bukanlah sistem yang statis, melainkan harus terus disempurnakan agar benar-benar menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Abdul Rahim menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat waktu yang cukup untuk melakukan diskusi mendalam terkait wacana perubahan undang-undang, termasuk menyangkut mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menekankan bahwa setiap perubahan regulasi tentu membutuhkan proses panjang, kajian komprehensif, serta keterlibatan berbagai pihak.

“PKS memandang bahwa setiap kebijakan besar harus lahir dari proses musyawarah yang matang. Saat ini kami masih menjaring aspirasi mulai dari tingkat daerah hingga pengurus pusat. Di saat yang sama, kami juga masih memfokuskan energi untuk membantu masyarakat melalui pengiriman relawan ke sejumlah lokasi bencana. Oleh karena itu, pernyataan resmi partai belum dapat disampaikan,” ujar Abdul Rahim dalam keterangan persnya, Kamis (29/1/2026).

Sebagai Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berjalan selama kurang lebih dua dekade patut dievaluasi secara objektif. Meski sistem tersebut merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang ideal.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan seperti manipulasi politik, praktik transaksional, serta dominasi modal yang kuat dalam kontestasi pilkada kerap mencederai esensi kedaulatan rakyat. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi bahan refleksi bersama agar demokrasi tidak sekadar menjadi prosedur, tetapi benar-benar bermakna bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Abdul Rahim menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif yang layak untuk dikaji. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme apa pun yang dipilih harus tetap menjamin akuntabilitas dan tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakat.

“Walaupun kepala daerah dipilih melalui DPRD, tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat tidak boleh berkurang sedikit pun. Kepala daerah tetap harus bekerja sepenuh hati untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Abdul Rahim berharap diskursus mengenai sistem pilkada tidak dipandang sebagai tarik-menarik kepentingan politik semata, melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan demokrasi yang lebih substansial, beretika, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses dialog dan memberikan masukan konstruktif. Menurutnya, demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi publik yang sadar dan bertanggung jawab.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana menghadirkan kepemimpinan daerah yang amanah, berintegritas, dan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Demokrasi harus menjadi jalan menuju kemajuan, bukan sekadar arena kompetisi,” pungkas anggota legislatif DPRD Sumut dari Dapil Sumut 7, yang meliputi wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) ini.

(NAI/NAI)