Monitoring dan evaluasi bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan tersebut, juga bertujuan untuk memastikan distribusi kepada penerima manfaat program MBG berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat nutrisi, serta pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan, untuk menghindari terjadinya kasus keracunan.

Dalam arahannya, Deputi Haris menyampaikan tujuan dari Program MBG selain pemenuhan gizi untuk anak didik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, Program MBG juga bertujuan untuk menyelesaikan dua permasalahan utama Bangsa Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, SPPG perlu menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi, BUMDes, UMKM serta masyarakat agar terbentuk ekosistem pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis Program MBG, imbuhnya.

SPPG perlu membuat strategic plan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis pada kebutuhan bahan baku SPPG, sehingga pola distribusi dan nilai pemberdayaan ekonomi lokal berbasis MBG dapat terpetakan. Hal ini juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat umum, agar Masyarakat dapat memahami arti penting program MBG, ujar Deputi Haris.

Dalam monitoring dan evaluasi terlihat bahwa SPPG Dwikora, Helvetia, Kota Medan telah menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam melayani 3.000 penerima manfaat, sehingga tidak pernah terjadi kasus keracunan. Saat ini SPPG Dwikora telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sedangkan sertifikat halal masih dalam proses. Selain itu, juga sudah dilakukan Kerjasama dengan Pusat Studi Limbah dalam pengelolaan sampah organik untuk budidaya magoot.

Untuk suplai bahan baku, SPPG Dwikora telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Mitra Baik Sejahtera, dan beberapa UMKM lokal untuk suplai ayam potong, sayur, serta kue kering yang digunakan untuk pemenuhan gizi di hari Sabtu. SPPG Dwikora juga membuka dapur umum bagi warga terdampak banjir yang juga melanda Kota Medan pada akhir Oktober 2025.

(NAI/NAI)