Kepastian ini disampaikan Bobby saat menyambut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Medan, Jumat (30/1/2026).

Jika sebelumnya cabai merah sempat menjadi "biang kerok" kenaikan inflasi pada akhir 2025, kini kondisinya berbalik. Bobby mengungkapkan bahwa melalui intervensi cepat Pemprov Sumut—termasuk mendatangkan pasokan dari Jawa Timur hingga masuknya masa panen raya—komoditas ini sudah tidak lagi membebani inflasi.

"Kalau dilihat datanya, semua surplus. Mulai dari beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging, telur ayam, hingga minyak goreng. Ketersediaan produksi kita berada di atas angka kebutuhan masyarakat," tegas Bobby.

Tidak ingin sekadar mengandalkan stok, Pemprov Sumut telah menyiapkan 11 aksi cepat untuk mengawal stabilitas harga. Beberapa langkah kunci di antaranya:

• Operasi Pasar Kreatif: Penjualan paket murah (bundling) beras SPHP dengan cabai merah.

• Penguatan Logistik: Pembangunan tiga unit cold storage di daerah produsen dan konsumen serta solar dryer dome (kubah pengering tenaga surya) pada tahun 2026 ini.

• Pengawasan Ketat: Melakukan sidak pasar rutin, monitoring distribusi, dan penetapan Toko Pantau Inflasi.

Meskipun angka inflasi di Sumut dinilai cukup tinggi akibat faktor cuaca dan bencana, kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut mendapat apresiasi dari pusat. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menilai sinergi antara Pemprov Sumut dengan Bank Indonesia berjalan sangat solid.

“TPID Sumut kinerjanya cukup baik. Sinergi dengan Bank Indonesia berjalan, operasi pasar dan monitoring harga pun aktif. Hal-hal positif ini harus terus dipertahankan demi menjaga daya beli masyarakat,” pungkas Hanif.

(RZD)