Terkait hal tersebut puluhan Pengprov Kickboxing se-Indonesia melalui forum Silaturahmi Nasional mendesak PP KBI merevisi atau membatalkan SK Panitia Munas.

"Forum Silatnas trrbentuk karena adanya keresahan daerah terhadap langkah-langkah PP KBI yang dinilai non-prosedural. Kami menilai penetapan Panpel Munas melalui SK Nomor 85/PPKBI/I/2026 tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Tidak ada pleno, tidak mengakomodasi kepentingan daerah, dan tidak representatif,” ujar
Ketua Umum Pengprov KBI Maluku sekaligus Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PP KBI Jubir Silatnas
Prof Albertus Fenanlampir di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Albertus didampingi Sekretaris Kegiatan Silatnas Ismail Maswatu,
Ketum Pengprov KBI Kaltim sekaligus Bendahara Umum PP KBI Surpani Sulaiman, dan Ketua Umum Pengprov KBI Kepri
Koordinator Kegiatan Silatnas
Yakop Sutjipto, lebih lanjut mengatakan, Forum Silatnas yang diikuti 22 dari 34 Pengprov KBI se-Indonesia telah menyepakati empat poin utama, termasuk desakan pembatalan SK panitia Munas, pembentukan panitia baru yang demokratis, dan konsolidasi menyeluruh sebelum Munas digelar. Mereka memberi batas waktu 3×24 jam kepada Ketua Umum PP KBI untuk mencabut atau merevisi SK tersebut.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengprov KBI Kepri Yakop Sutjipto. Ia menyoroti dugaan “DKI-sentris” dalam pembentukan panitia penyelenggara Munas maupun panitia penjaringan calon ketua umum.

"Pembentukan panitia penyelenggara Munas ini kita rasakan berbenturan dengan AD/ART kita. Karena itu kita batalkan dulu itu. Kita kembalikan ke nol dulu Ini. Kesepakatan kita para Pengprov karena aturan yang menjadi pegangan kita adalah AD/ART," ujar Yakop.

Para Pengprov, kata Yakop, tidak mau PP KBI dipimpin oleh orang yang tidak berpengalaman. Sikap tersebut dilandasi tekad dan keinginan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi Kickboxing Indonesia.

Yakop menegaskan suara dan sikap yang dinyatakan Forum Silatnas Pengprov Kickboxing sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan pada PP KBI. Ia memastikan pihaknya komunikasi dengan Ketua Umum PPKBI tetap terbuka. Namun Yakop menekankan bahwa penyimpangan AD/ART tidak bisa diabaikan karena akan membuka ruang pelanggaran lainnya.

Selain membahas dinamika Munas PP KBI, Forum Silatnas juga menyoroti sejumlah persoalan. Mulai dari masalah organisasi, pembinaan hingga kebijakan yang dianggap tidak ditangani serius oleh pengurus pusat. Salah satunya terkait penanganan insiden perlakuan tidak menyenangkan yang dialami Tim Kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 Tailan.

Para perwakilan Pengprov Kickboxing yang hadir menegaskan bahwa Silatnas bukan upaya memboikot Munas, melainkan bentuk koreksi agar proses pemilihan pimpinan baru berjalan demokratis dan legitimated.

Terkait progres pelaksanaan Munas yang telah dikerjakan Tim Panitia bentukan PP KBI. Masa pendaftaran penjaringan calon yang akan maju sebagai Ketua Umum PP KBI 2026-2030 resmi dibuka pada 22 Januari dan telah ditutup pada 26 Januari 2026 lalu. Dari hasil penjaringan hanya ada satu calon yang mendaftar atau calon tunggal. Di sisi lain, belum diperoleh informasi resmi terkait waktu pelaksanaan Munas PP KBI 2026.

Sementara itu, Kepengurusan PP KBI 2022-2026 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ngatino akan berakhir April 2026.

(MP/NAI)