Menyikapi kebijakan penangguhan sementara sejumlah unit SPPG di Sumatera Utara, Gapembi menilai langkah tersebut bukan sebagai hambatan, melainkan momentum penting untuk penguatan kualitas layanan makan bergizi bagi masyarakat.

Ketua DPW Gapembi Sumut, Dr. Fahri Azhari, MSP, menegaskan bahwa standarisasi ini merupakan bagian dari prosedur keamanan yang tidak bisa ditawar.

"Kebijakan BGN tersebut merupakan prosedur penting untuk menjamin setiap asupan gizi siswa tervalidasi dengan aman," ujar Fahri, Minggu (8/3).

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Gapembi Sumut, Muhammad Irsyad, S.Kom, MM, mengajak seluruh mitra dan yayasan untuk bergerak proaktif dalam menuntaskan standar administratif. Ia melihat antusiasme besar dari para mitra untuk menyukseskan program nasional ini.

Fokus Gapembi saat ini adalah mengawal mitra yang berada dalam tahap finalisasi dokumen agar segera memenuhi prasyarat teknis. Irsyad juga memberikan apresiasi terhadap ketelitian Dinas Kesehatan dalam proses verifikasi di lapangan.

"Dinas Kesehatan sudah bekerja sesuai koridor pengawasan yang ketat, dan kami di sisi pengusaha harus mengimbangi ketelitian tersebut dengan dokumen yang benar-benar lengkap dan akurat," jelas Irsyad.

Guna mempermudah anggota dalam memahami kerumitan teknis tanpa mengintervensi peran regulator, Gapembi Sumut meluncurkan fasilitas edukasi digital melalui laman resmi mereka sumut gapembi yang berfungsi sebagai Pusat Informasi: Wadah belajar mandiri mengenai kriteria ketat BGN.

Literasi Administrasi: Membantu mitra memahami prasyarat teknis secara presisi. Akselerasi Operasional: Memastikan proses pemenuhan syarat berjalan mandiri agar SPPG dapat segera kembali beroperasi sesuai standar baku pemerintah.

"Dengan literasi administrasi yang lebih baik, diharapkan proses pemenuhan syarat mandiri oleh mitra dapat berjalan lebih presisi," pungkas Irsyad.

(JW/RZD)