Krisis Sampah di Batahan, Cerminan Lemahnya Tata Kelola Lingkungan (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Batahan - Permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Batahan dinilai sebagai refleksi nyata lemahnya tata kelola lingkungan di tingkat lokal.
Hal tersebut disampaikan oleh seorang Aktivis Mahasiswa dari Batahan, Kurnia Putra Gardana, yang menilai bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyangkut aspek kebijakan dan komitmen pemerintah daerah.
“Secara konseptual, pengelolaan sampah merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menuntut integrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan kelembagaan. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan ketidakhadiran pihak terkait dalam menyediakan infrastruktur dasar,” ujar Kurnia, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup serius antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan.
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kurnia yang juga seorang aktifis lingkungan, menyoroti peran sektor swasta, khususnya PTPN IV yang beroperasi di wilayah tersebut. Dalam perspektif Corporate Social Responsibility(CSR), perusahaan dinilai memiliki kewajiban sosial untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi dana CSR menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas dan efektivitas program tersebut,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, pemerintah tidak dapat lagi berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran atau kompleksitas persoalan.
Menurutnya, pembiaran terhadap krisis sampah di Batahan merupakan bentuk kelalaian struktural.
“Ini adalah bentuk nyata dari ketidakhadiran negara di tengah masyarakat, sementara pemerintah justru terlihat lebih sibuk pada hal-hal yang bersifat estetika dibandingkan kebutuhan mendasar,” tegas Kurnia.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Batahan, Indra Medi, meminta pemerintah untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah di wilayah tersebut demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
Indra menyoroti belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Batahan sebagai salah satu penyebab utama permasalahan sampah yang kian memprihatinkan.
Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat terpaksa membuang sampah secara sembarangan.
“Di Batahan tidak ada TPA. Seperti yang kita lihat, masyarakat membuang sampah ke sungai dan di berbagai tempat, sehingga lingkungan menjadi kotor,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa adanya fasilitas yang memadai, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan juga sulit ditingkatkan secara maksimal.
Untuk itu, Indra berharap adanya perhatian serius dari pemerintah maupun pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengadaan fasilitas pendukung seperti bak sampah di sejumlah titik strategis.
“Harapan kami, ada bantuan melalui CSR, misalnya pengadaan bak sampah, sehingga masyarakat memiliki tempat yang layak untuk membuang sampah,” tambahnya. (RES)
(WITA)
