Kita sering merasa sudah cukup serius menjaga keanekaragaman hayati hanya karena memiliki peta, target, dan dokumen strategi. Kita bicara tentang kawasan lindung, restorasi, rehabilitasi, koridor satwa, dan tata ruang dengan nada yang terdengar meyakinkan. Seolah-olah semuanya sudah berdiri di atas sains yang kukuh.

Padahal pertanyaan yang lebih mendasar justru jarang diajukan: seberapa kuat model dan proyeksi yang kita pakai untuk mengambil keputusan?

Pertanyaan itu penting, karena dalam urusan biodiversitas, kebijakan yang tampak ilmiah belum tentu sungguh-sungguh kokoh. Banyak keputusan besar lahir dari peta, simulasi, atau proyeksi yang kemudian diperlakukan seakan-akan pasti. Padahal model bisa menghasilkan keluaran berbeda, tergantung asumsi, data, skala, dan metode yang dipakai.

Di titik inilah sebuah artikel terbaru di Nature Reviews Biodiversity menjadi relevan. Artikel itu menegaskan bahwa sains dan kebijakan biodiversitas membutuhkan lebih banyak model intercomparison, yaitu kerangka yang memungkinkan berbagai model biodiversitas dibandingkan secara sistematis dengan input, skenario, dan keluaran yang distandardisasi. Gagasannya sederhana, tetapi penting: jangan terlalu cepat percaya pada satu model saja. Sains yang sehat bukan hanya soal membuat prediksi, melainkan juga menguji seberapa konsisten prediksi itu ketika dibandingkan dengan pendekatan lain.

Pesan ini sangat penting bagi Indonesia. Kita adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi juga sangat rentan terhadap keputusan yang diambil dengan dasar analisis yang belum cukup kuat. Kita sering bersemangat menyusun target konservasi, menetapkan prioritas pemulihan, dan merancang perlindungan kawasan. Namun kita jauh lebih jarang membangun kebiasaan untuk membandingkan model, menguji asumsi, dan membuka ketidakpastian secara jujur.

Akibatnya, kita rawan terjebak dalam keyakinan semu. Kebijakan tampak modern karena dibungkus bahasa teknis, padahal fondasi analitisnya belum tentu tahan diuji.

Sumatra memberi contoh yang sangat jelas mengapa kehati-hatian ilmiah itu diperlukan. Tropical Rainforest Heritage of Sumatra yang diakui UNESCO mencakup sekitar 2,5 juta hektare dan terdiri dari Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu bentang paling penting bagi konservasi jangka panjang di Sumatra, dengan kekayaan hayati yang luar biasa, termasuk sekitar 10.000 spesies tumbuhan, lebih dari 200 spesies mamalia, dan sekitar 580 spesies burung. UNESCO juga menegaskan bahwa Leuser merupakan sisa hutan terbesar dan paling penting yang masih tersisa di Sumatra.

Jika bentang sepenting itu hendak dijaga dengan sungguh-sungguh, maka Indonesia tidak boleh puas dengan pendekatan “asal ada model”. Kita harus tahu apakah sebuah proyeksi ancaman habitat memang kuat, atau hanya lahir dari satu asumsi tertentu. Kita harus tahu apakah lokasi yang disebut prioritas restorasi tetap muncul sebagai prioritas ketika model lain digunakan.

Kita harus tahu apakah prediksi tentang dampak perubahan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, atau tekanan iklim benar-benar konsisten, atau justru sangat sensitif terhadap parameter tertentu.

Tanpa pembandingan semacam itu, kebijakan konservasi mudah berubah menjadi kebijakan yang terdengar saintifik, tetapi sesungguhnya spekulatif.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan arah strategis. IBSAP 2025–2045 telah diluncurkan sebagai panduan pengelolaan keanekaragaman hayati nasional, dengan tujuan menjaga ekosistem, spesies, dan genetik, mendorong pemanfaatan berkelanjutan, serta memperkuat pelaksanaan yang terukur.

Dokumen itu juga dinyatakan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen global. Pada saat yang sama, dunia juga sudah memiliki Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework yang menetapkan 4 tujuan untuk 2050 dan 23 target untuk 2030.

Masalah Indonesia, jadi jelas, bukan semata-mata kekurangan target. Masalah kita adalah kecenderungan terlalu cepat percaya bahwa target yang sudah ditulis otomatis berdiri di atas dasar ilmiah yang cukup kuat.

Padahal target tanpa fondasi analitis yang teruji hanya akan menghasilkan rasa aman yang palsu. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diubah.

Pertama, kebijakan biodiversitas yang besar harus dibangun di atas perbandingan lintas model, bukan ketergantungan pada satu model unggulan. Alam yang begitu kompleks tidak layak dikelola dengan satu sudut pandang prediktif saja.

Kedua, pemerintah, kampus, lembaga riset, dan organisasi konservasi perlu membangun benchmark data historis yang terbuka dan dapat dipakai bersama. Tanpa data pembanding yang kuat, model hanya akan saling berbicara dalam ruang asumsi masing-masing.

Ketiga, setiap peta prioritas, proyeksi risiko, dan rekomendasi kebijakan harus menyertakan ketidakpastian secara terbuka. Ini penting, karena sains yang jujur bukan sains yang berpura-pura pasti. Justru keterbukaan tentang batas pengetahuan itulah yang membuat kebijakan menjadi lebih dewasa.

Pada akhirnya, urusan biodiversitas bukan hanya urusan spesies, hutan, atau bentang alam. Ini juga soal kualitas keputusan publik. Alam Indonesia terlalu berharga untuk dikelola dengan rasa percaya diri yang berlebihan terhadap satu angka, satu peta, atau satu model.

Kalau kita benar-benar ingin menjaga Leuser, hutan hujan Sumatra, mangrove pesisir, dan bentang kehidupan lain yang menopang masa depan negeri ini, maka kita perlu menuntut sains yang lebih rendah hati, lebih terbuka, dan lebih teruji. Sebab dalam konservasi, kepastian yang terlalu cepat sering kali bukan tanda kekuatan pengetahuan. Sering kali itu justru tanda bahwa kita belum cukup keras menguji apa yang kita anggap sebagai kebenaran.

Bio Penulis:

Onrizal, PhD, adalah akademisi kehutanan dan pemerhati biodiversitas di Universitas Sumatera Utara. Ia menaruh perhatian pada konservasi, tata kelola lanskap, dan hubungan antara sains, kebijakan, dan masa depan ekosistem Sumatra.

(RZD)