Godfried Efendi Lubis (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis MM terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (Pansus LKPJ) Wali Kota dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Terpilihnya politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut memimpin Pansus LKPJ melalui rapat pembentukan panitia yang dilakukan Senin (30/3/2026).
Setelah terpilih, Godfried Efendi Lubis yang duduk di Komisi III DPRD Medan itu akan memimpin rapat perdana Senin 6 Aprila 2026 mendatang hingga 20 April 2026.
"Dalam rapat evaluasi nantinya kita akan memanggil seluruh instansi seperti Dinas, Badan, Satpol PP, Inspektorat, Perusahaan Umum Daerah (PUD) terdiri dari PUD Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH)," jelas Godfried Efendi Lubis kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
Sekretaris Fraksi PSi DPRD Medan itu kemudian mengungkapkan bahwa APBD Kota Medan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,32 triliun lebih dari target Rp 6,96 triliun atau 90,79 persen.
Pendapatan yang diperoleh tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 3,09 triliun, pendapatan transfer Rp 3,13 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp100 miliar. Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 5,83 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal serta belanja tak terduga.
"Kita akan mengevaluasi penggunaan anggaran tersebut. Karena mengevaluasi merupakan tupoksi anggota DPRD selaku lembaga legislatif. Kami membuat undangan-undang (Perda), membuat anggaran (APBD) bersama eksekutif (Pemda) serta mengawasi penggunaan anggaran tersebut," papar Godfried yang merupakan ahli di bidang akuntan publik ini.
Pansus, lanjut Godfried, nantinya akan mempertanyakan ke semua instansi yang menggunakan anggaran APBD tahun 2025. Apakah anggaran yang digunakan itu sudah tepat sasaran, tercapai targetnya atau bagaimana serapan anggarannya.
"Semua nanti akan kami kupas tuntas. Apalagi APBD kita terbesar di Sumut sampai Rp6 triliun lebih. Dari jumlah sebesar itu, apakah sudah benar–benar dapat dirasakan masyarakat Kota Medan yang kurang mampu atau tidak. Selain itu, kita juga akan lihat berapa Silpanya (Sisa lebih penggunaan anggaran), kenapa bisa Silpa, nanti kita tanyakan dalam rapat Pansus, tersebut," pungkasnya.
(MC/RZD)
