Organisasi dimaksud terdiri dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), HMI, PMII, IPNU dan Pemuda Muhammadiyah.

Mereka memyuarakan pencopotan Kapolres, AKBP Otniel Siahaan, Kasat Reskrim AKP Wilson Manahan Panjaitan dan Kasat Narkoba Iptu Marlon Hutapea.

Massa menganggap Kapolres dan 2 Kasat dimaksud tidak mampu menegakkan hukum di wilayah ini.

“Jangan kambing hitamkan bandar narkoba. Jangan putus penegakan hukum terhadap narkoba,” kata Sekretaris DPC IPK, Abdi Manullang.

Menurutya, Satuan Reserse Narkoba diduga sering bermain hukum dan melakukan persekongkolan terhadap bandar. Penindakan hanya dilakukan terhadap pengedar dan pengguna, sementara bandar narkoba tidak tersentuh.

“Penindakan hanya dilakukan terhadap pengedar dan pengguna, sementara bandar narkoba tidak tersentuh,” tandas Abdi.

Abdi menerangkan, sebenarnya mereka tahu siapa bandar. Tetapi, tidak ditangkap. Penindakan selalu memutus mata rantai.

“Kami menduga Polres Dairi bersekongkol dengan bandar narkoba,” ungkap Abdi.

Abdi memaparkan, ada keresahan bersama. Penindakan terhadap kasus narkoba tidak becus. Tidak mampu menegakkan keadilan.

“Kami tidak percaya dengan oknum di Polres Dairi. Kami sangat rindu keadilan,” kata Abdi.

Abdi menambahkan, kasus lain ditangani Satuan Reserse dan Kriminal. Yakni terkait penganiayaan, juga mengabaikan keadilan. Diutarakan, 2 orang pelaku dalam kasus penganiayaan dilepas.

“Diduga punya deking kuat, kedua pelaku sampai kini belum ditangkap. Kami melihat keadilan ompong di Polres Dairi,” kata Abdi.

Orator, Robinson Simbolon mengutarakan, Satresnarkoba menjalankan tugas setengah hati.

“Narkoba sudah masuk desa. Narkoba merajalela di daerah ini,” kata Robinson.

Menurutnya, wewenang penindakan ada di kepolisian, kata Robinson, kenapa setengah hati? Ada apa? Aktivis ini menyebut, sangat resah atas maraknya narkoba.

“Kenapa Polres Dairi tidak menangkap bandarnya, apakah ada kongkalikong dengan bandar?” tanya Robinson.

Orator lainya, Arih Yaksa Bancin, Arif Manik serta Mansyah Siregar menyampaikan, banyak laporan mandek. Kapolres dituding tidak monitor bobroknya kinerja anak buah.

Arih mengatakan, Otniel, belum memiliki pengalaman jadi Kapolres. Dipaparkan, laporan terkait dugaan penipuan dilakukan oknum Direktur BUMD, sampai saat ini belum ditindaklanjuti Satreskrim.

“Laporan terkait dugaan penipuan dilakukan oknum Direktur BUMD, sampai saat ini belum ditindaklanjuti Satreskrim,” ujar Arih.

Pada kesempatan itu, OKP menyampaikan 7 butir tuntutan. Diantaranya, usut tuntas dugaan jual beli hukum di lembaga tersebut. Hentikan dugaan persekongkolan bandar narkoba dengan aparat penegak hukum.

Kehadiran pengunjuk rasa diterima Kapolres, AKBP Otniel Siahaan. Diterangkan, ketika ada ditemukan kesalahan anggota dalam menjalankan tugas, akan dievaluasi.

“Ketika ada ditemukan kesalahan anggota dalam menjalankan tugasnya, akan saya evaluasi,” kata Otniel.

Diterangkan, pengunjuk rasa juga punya hak untuk melaporkan sesuai jalur hukum, jika ditemukan kesalahan anggota dalam menjalankan tugas.

(SSR/RZD)