Rapat ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah, khususnya dalam mendukung perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Direktorat Administrasi dan Akademik Amelia Khairina Ilmi, S.T., M.M., Kaprodi Kebidanan Halimatussakdiyah Lubis, S.Tr.Keb., M.K.M., Direktur Direktorat Inovasi Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DIRPM) Dewi Wulandari, S.Pd., M.Hum., serta perwakilan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menghimbau kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk dapat menjalin kerja sama secara menyeluruh dengan PTS di masing-masing wilayah.

Kerja sama ini memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kapasitas perguruan tinggi dalam melindungi hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek, sekaligus mendorong pemanfaatannya secara optimal bagi kemajuan bangsa.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi kesepakatan dalam rapat tersebut antara lain:

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PTS dan Kementerian Hukum Republik Indonesia bersifat wajib bagi seluruh PTS yang berada di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan penandatanganan MoU dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Putri Hijau Nomor 4, Medan.

Seluruh perguruan tinggi diharapkan segera melakukan koordinasi lanjutan guna membahas potensi kerja sama yang dapat dikembangkan secara konkret dan berkelanjutan.

Draf MoU yang telah disusun wajib segera disahkan paling lambat pada Rabu, 15 April 2026, guna memastikan kelancaran proses penandatanganan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, kerja sama ini diharapkan tidak hanya bersifat administratif, namun juga mampu menghadirkan berbagai program nyata yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Bentuk implementasi kerja sama dapat meliputi pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual, pelatihan dan sosialisasi, penguatan regulasi internal kampus, serta pengembangan inovasi berbasis riset yang memiliki nilai ekonomi.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berkomitmen terhadap kemajuan pendidikan di Sumatera Utara, Universitas Deztron Indonesia (UDI) menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif kerja sama ini.

UDI menilai bahwa kolaborasi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem akademik yang inovatif dan berdaya saing.

UDI juga terus mendorong seluruh sivitas akademika untuk aktif menghasilkan karya-karya inovatif yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Melalui kerja sama ini, diharapkan akan tercipta budaya akademik yang menjunjung tinggi kreativitas, inovasi, serta penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

Dengan terjalinnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, diharapkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, dapat semakin meningkat serta mampu mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

(REL/WITA)