Rangkaian kunjungan diawali dengan melakukan koordinasi ke Makodam I/Bukit Barisan yang diterima oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, selanjutnya berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan diterima oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.

Pada kedua pertemuan yang berlangsung akhir Februari dan awal April 2026 tersebut, Rudy Rahmaddi memaparkan peran dan tantangan Bea Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan guna mengamankan penerimaan negara, turut disampaikan juga peran masing-masing kantor wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan Sumatera Utara.

Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menegaskan komitmen Bea Cukai dalam mendukung dan bersinergi dengan APH guna menciptakan Iklim Kamtibmas yang kondusif guna mendorong perekonomian Sumatera Utara yang tumbuh tunggi, sehat dan inklusif. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan kerja sama APH.

Baik Pangdam I/Bukit Barisan maupun Kapolda Sumut menyambut baik peningkatan kerja sama yang akan dilakukan dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung berbagai langkah serta kebijakan Bea Cukai dan Kementerian Keuangan Sumut demi kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan guna mengamankan penerimaan negara.

Kunjungan koordinasi berikutnya dilakukan dengan Kabinda Sumut, Brigjen TNI Muhammad Nasrullah Nasution, S.Sos. Dalam pertemuan yang berlangsung pada April 2026 tersebut, Kakanwil Bea Cukai Sumut menyatakan akan mendukung dan bersinergi dengan Binda (Badan Intelijen Daerah) Sumut yang disambut dengan kesiapan BINDA memberikan dukungan intelijen guna mendukung pengamanan wilayah dan menjaga kebersamaan antar instansi.

Berikutnya, Kakanwil Bea Cukai Sumut menerima kunjungan Kakanwil Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan, S.H., M.H. Pada pertemuan yang berlangsung akhir April 2026 tersebut dibahas peningkatan pengawasan perlintasan orang dan barang di titik masuk dan keluar di Bandara dan Pelabuhan Internasional.

“Bea Cukai akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Bea Cukai dan Imigrasi di Kualanamu. Sementara Kakanwil Imigrasi juga berkomitmen untuk mempererat kebersamaan,” kata Rudy Rahmaddi, dalam keterangan diperoleh Rabu (13/5/2026).

Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Mei 2026 yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Muhibuddin, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut, Rudy Rahmaddi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama penanganan perkara kepabeanan dan cukai.

“Ke depan, Bea Cukai akan mendukung peningkatkan kerjasama pertukaran data antara kedua instansi guna penanganan perkara yang sedang berjalan,” ucapnya.

Kajati Sumut menyampaikan bahwa instansinya akan mendukung dan bekerjasama dengan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Bea Cukai Sumut, terlebih dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru.

Masih dengan semangat untuk meningkatkan kerja sama antar APH, Kakanwil Bea Cukai Sumut juga berkoordinasi dengan Komandan Sektor I Koopsud I Medan, Marsma TNI Imam Subekti, S.T., M.IR. dan Komadan Kodaeral I Belawan Laksda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P pada Mei 2026.

Kedua institusi sepakat saling mendukung, merpererat kebersamaan serta memperkuat kesepahaman untuk pertukaran data intelijen guna meningkatkan deteksi dini jterhadap potensi penyelundupan barang ilegal baik melalui jalur darat, laut, maupun udara sekaligus melakukan operasi bersama.

“Dengan penguatan koordinasi di level pimpinan, diharapkan dapat berdampak langsung pada efektivitas pengawasan di level operasional sehingga mampu mendukung pengamanan penerimaan negara secara menyeluruh,” ujar Rudy Rahmaddi.

Rudy Rahmaddi juga menekankan agar kerjasama yang sudah ada dapat dikembangkan menjadi Sinergi Intelijen, Sinergi Teritorial, dan Sinergi Penegakan Hukum, karena Sinergi lintas institusi dan kebersanaan lintas instansi merupakan kunci dalam mengoptimalkan pengawasan di wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti di Sumatera Utara.

Rudy Rahmaddi menegaskan bahwa kunjungan koordinasi ke berbagai instansi penegak hukum tersebut merupakan langkah strategis untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama antar APH dalam rangka menjaga kedaulatan serta kepentingan negara sekaligus untuk mengamankan program pembangunan dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

(RZD)