Aksi tersebut dipimpin penggiat antikorupsi Pangihutan Sinaga. Dalam orasinya, ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Samosir, tidak berhenti pada penetapan satu tersangka, tetapi mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.

Di saat bersamaan, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Samosir telah menetapkan dan menahan Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karokaro, sebagai tersangka dalam perkara penyaluran bantuan kepada 303 keluarga terdampak banjir di Kenegerian Sihotang.

Menurut Pangihutan, proses hukum harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu.

"Kami hadir mengawal jalannya proses hukum agar berlangsung profesional. Apabila penyidik menemukan alat bukti yang mengarah kepada pihak lain, maka seluruh pihak yang diduga mengetahui, memerintahkan, atau turut bertanggung jawab harus diperiksa," ujarnya.

Ia menegaskan, kasus tersebut menyangkut hak masyarakat yang terdampak bencana sehingga seluruh fakta harus dibuka secara terang untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

"Program Bansos PENA diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kami mendukung Kejaksaan mengusut perkara ini hingga tuntas. Siapa pun yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Pangihutan juga mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya telah melaporkan Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ke Kejaksaan Negeri Samosir terkait dugaan keterlibatan dalam mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah fakta yang perlu didalami penyidik. Ia menjelaskan, pascabanjir bandang yang melanda Kenegerian Sihotang pada 3 November 2023, pemerintah mengalokasikan Program Bansos PENA Tahun Anggaran 2024 kepada 303 keluarga terdampak.

Berdasarkan petunjuk teknis program, kata Pangihutan, bantuan semestinya disalurkan melalui transfer langsung ke rekening penerima manfaat sebesar Rp5 juta untuk setiap keluarga. Namun dalam pelaksanaannya, bantuan justru disalurkan dalam bentuk barang.

"Perubahan mekanisme penyaluran bantuan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, sehingga diketahui dasar kebijakan dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan," ucapnya.

Ia turut mengungkapkan bahwa sebelum perkara tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Samosir, sebanyak 117 warga Kenegerian Sihotang telah menyampaikan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2024.

Pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara melalui surat Nomor B-3705/Kemensetneg/D-3/AN.00.03/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang ditujukan kepada Bupati Samosir.

Menurut Pangihutan, surat tersebut menunjukkan pemerintah daerah telah menerima informasi mengenai dugaan persoalan dalam penyaluran bantuan sebelum proses penyelidikan pidana dilakukan.

Karena itu, ia meminta penyidik mendalami seluruh dokumen administrasi, kebijakan, serta meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Program PENA.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan. Pertama, mendukung Kejaksaan Negeri Samosir mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi Program Bansos PENA Tahun Anggaran 2024.

Kedua, meminta penyidik memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan perkara, termasuk Bupati Samosir, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Pangururan, Kepala Desa Siparmahan, Kepala Desa Sappur Toba, dan Kepala Desa Hariara Pohan.

Mengakhiri orasinya, Pangihutan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pemberantasan korupsi sekaligus mendorong proses penegakan hukum berjalan profesional.

"Kami berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus diperiksa secara objektif agar perkara ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," pungkasnya. (TN)

(WITA)