“Organisasi yang sehat harus memiliki tata kelola administrasi yang baik dan tidak amburadul, apalagi menyangkut status keanggotaan dan hak-hak yang melekat di dalamnya,” tegas Kodir kepada Analisadaily.com di Seruko Kafe Padangsidimpuan, Jumat (16/10), menjelang Konferensi PWI Sumut pada November 2026 mendatang.

Kodir, yang juga merupakan salah seorang pemilik suara (voter), mengatakan, pemilihan Ketua PWI Sumut tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas, tekanan, maupun kepentingan kelompok.

Calon harus dinilai berdasarkan integritas, kompetensi, rekam jejak, visi kepemimpinan, serta kemampuan nyata dalam membangun organisasi.

“Suara kami bukan barang dagangan. Pilihan harus berdasarkan rekam jejak, integritas, kompetensi, visi, keberanian, dan kemampuan nyata calon dalam membangun organisasi,” ujarnya.

Menurut Kodir, tertib administrasi bukan sekadar persoalan pencatatan dan kelengkapan dokumen, melainkan bagian mendasar dari tata kelola organisasi profesi.

Administrasi yang tidak tertib berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan keanggotaan dan pemenuhan hak-hak anggota.

Karena itu, calon ketua harus memahami pentingnya pembenahan administrasi secara menyeluruh. Data keanggotaan, status anggota, serta hak dan kewajiban yang melekat harus dikelola berdasarkan aturan organisasi dan dapat di pertanggungjawabkan.

“Jangan sampai persoalan administrasi membuat status keanggotaan menjadi tidak jelas atau hak-hak anggota terabaikan. Organisasi harus dikelola secara tertib, profesional, dan transparan,” katanya.

Selain persoalan administrasi, Kodir menekankan bahwa calon Ketua PWI Sumut harus memiliki rekam jejak jurnalistik dan organisasi yang jelas, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta mampu menjaga marwah organisasi dan profesi wartawan.

Ketua terpilih juga harus memahami perkembangan pers dan media digital agar PWI Sumut mampu menghadapi perubahan serta tantangan profesi wartawan yang semakin kompleks.

Ia mengingatkan, pemimpin organisasi pers tidak boleh mudah dipengaruhi kepentingan politik, kekuasaan, maupun bisnis tertentu.

Sebaliknya, ketua harus berani memperjuangkan kepentingan wartawan dan kemerdekaan pers dengan tetap berpegang pada hukum serta etika jurnalistik.

“Ketua PWI Sumut ke depan harus mampu merangkul seluruh anggota dan tidak menjadikan organisasi sebagai alat kepentingan kelompok tertentu,” tegas Kodir yang juga salah seorang penikmat berat Sanger Kopi tersebut.

Dari sisi kepemimpinan, lanjut Kodir, calon ketua harus memiliki kemampuan manajerial, jaringan yang luas, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan, administrasi, program, dan kebijakan organisasi harus dilakukan secara tertib serta dapat di pertanggungjawabkan kepada anggota.

Menurutnya, kepemimpinan organisasi tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan berbicara atau membangun popularitas.

Calon ketua harus mampu menunjukkan kapasitas melalui rekam jejak, kedisiplinan dalam menjalankan aturan, dan kesungguhan memperjuangkan kepentingan anggota.

Di akhir keterangannya, Kodir mengingatkan seluruh anggota PWI Sumut, khususnya para kandidat ketua, agar memahami bahwa PWI merupakan organisasi profesi wartawan, bukan organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan.

Karena itu, setiap anggota harus menunjukkan jati diri sebagai insan pers yang profesional dan intelektual, baik dalam menjalankan tugas jurnalistik maupun dalam kehidupan berorganisasi.

“Jaga marwah organisasi ini dengan sikap orang yang memahami, mencintai, dan menghargai profesinya. Tertib administrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak anggota harus menjadi bagian dari komitmen membangun organisasi yang sehat,” ujarnya.

Diharapkannya, kepemimpinan PWI Sumut mendatang mampu memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan.

Dengan demikian, PWI Sumut dapat menjalankan perannya sebagai organisasi profesi secara bermartabat, profesional, dan bertanggung jawab.

(HIH/BR)