Gedung yang berdiri di samping Masjid Agung Sergai tersebut diproyeksikan menjadi fasilitas pelayanan ke-11 dari total 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara serta ditargetkan rampung sepenuhnya pada 31 Desember 2026 mendatang.

Acara perenungan awal pembangunan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara H. Zulkifli Sitorus, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sergai H.M Hasan Basri, Kepala Kejaksaan Negeri Sergai Rahmat Isnaini, Kapolres Sergai AKBP Sah Udur TM Sitinjak, Dandim 0204/DS Letkol Inf. Wahidin Sobar, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah lainnya. Kehadiran para pejabat penting ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sarana pelayanan publik yang representatif bagi masyarakat setempat.

Kepala Kanwil Kemenhajsu Zulkifli Sitorus menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bupati Sergai atas hibah aset tanah yang diberikan untuk lokasi pembangunan strategis tersebut. Lokasinya yang berdampingan langsung dengan Masjid Agung dan dikelilingi fasilitas pendukung seperti miniatur Ka'bah dinilai sangat ideal untuk memudahkan jemaah dalam mengurus administrasi sekaligus mengikuti kegiatan pembinaan manasik. Rencana ke depan, pihak wilayah bahkan akan membangun akses khusus yang menghubungkan langsung gedung PLHUT dengan kompleks Masjid Agung demi mobilitas jemaah yang lebih praktis.

Dalam arahannya, Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pembentukan kementerian khusus ini merupakan langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan fokus, kualitas, dan tata kelola pelayanan bagi sekitar 5,7 juta masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran ibadah haji dan umrah. Dahnil menyoroti pentingnya aspek transparansi, pengawasan ketat, serta pencegahan korupsi dalam setiap proyek infrastruktur keagamaan agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Ia menekankan bahwa pembiayaan pembangunan ini bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara yang nilai manfaatnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

“Harus diawasi dan transparan. Jadi, semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya berharap ini bisa selesai tahun ini, targetnya Desember. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rumah baru bagi jemaah haji Serdang Bedagai, rumah yang baik dan penuh keberkahan,” ujar Dahnil.

Lebih lanjut, Dahnil juga menyoroti fenomena sosial terkait dinamika pembiayaan jemaah, termasuk larangan penggunaan skema dana talangan haji yang berpotensi menjerat masyarakat dalam lingkaran utang demi mendapatkan porsi keberangkatan. Di samping itu, ia menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah terbuka bagi seluruh elemen bangsa tanpa memandang latar belakang agama, tercermin dari komposisi Aparatur Sipil Negara yang juga melibatkan berbagai keyakinan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sergai H.M Hasan Basri menjelaskan bahwa proyek fisik yang dimulai sejak 22 September 2026 ini dikawal ketat oleh pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Sergai guna memastikan akuntabilitas serta ketepatan waktu pengerjaan. Melalui sinergi lintas instansi ini, kehadiran gedung PLHUT Sergai diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pelayanan prima yang memudahkan warga Kabupaten Serdang Bedagai dalam mempersiapkan perjalanan ibadah suci secara nyaman, transparan, dan bermartabat.

(BAH/RZD)