Analisadaily.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri disampaikan saat keduanya bertemu Selasa (10/11/2026) pagi tadi.
"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers singkat di Istana Negara, seperti dilansir dari berbagai sumber.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi juga sempat menanggapi bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Istana menghormati itu.
"Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," bebernya.
Gibran Rakabuming Raka berniat mundur sebagai Wakil Presiden adapun alasannya karena pertimbangan dan dinamika sejumlah putusan hukum.
"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta.
Diungkapkan, hal tersebut disampaikan langsung Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata hari ini.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Diantaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," ungkap Prasetyo.
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gugatan perkara ini dilayangkan advokat Subhan dengan memosisikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan tersebut.
"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian seperti dikutip dari laman kepaniteraan MA.
Adapun, putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 tersebut ditetapkan oleh majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius pada Jumat 30 Oktober 2026.
Dalam mengadili perkara ini, Yulius didampingi oleh Hakim Anggota Maftuh Effendi, dan Hari Sugiharto, serta Panitera Pengganti Michael Renaldy Zein.
Melalui putusan kasasi ini, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).
Kala itu, PTUN Jakarta menilai dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena substansi sengketa berkaitan dengan syarat administratif calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Putusan PTUN Jakarta itu sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, sebelum akhirnya Subhan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Adapun gugatan Subhan ke PTUN yaitu:
Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sebagai catatan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
(RZD)
